Jokowi minta kades hingga Kejati percepat proses sertifkat tanah
"Pak Kapolda dan Pak Kejati juga sama, program sertifikat untuk rakyat ini agar didukung penuh, artinya hal-hal yang wajar agar cepat didorong terus tapi jangan sampai ada yang 'main-main' misalnya kepala desa mungut gede banget," ujar Jokowi di Magelang, Senin (18/9).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta mulai tingkat kepala desa hingga Kejaksaan Tinggi mempercepat proses pengurusan sertifikat tanah. Ia mewant-wanti jangan ada aparat pemerintah daerah yang berani main-main dengan memungut pungutan yang besar.
"Pak Kapolda dan Pak Kejati juga sama, program sertifikat untuk rakyat ini agar didukung penuh, artinya hal-hal yang wajar agar cepat didorong terus tapi jangan sampai ada yang 'main-main' misalnya kepala desa mungut gede banget," ujar Jokowi di Magelang, Senin (18/9).
"Kita ini mau mempercepat penyerahan sertifikat tanah ini, Pak Kades, Pak Camat semua harus mempercepat ini karena saya awasi saya kontrol semuanya sehingga semuanya sekarang cepat," tegasnya.
Dikutip Antara, instruksi tersebut disampaikan Jokowi saat acara penyerahan sertifikat tanah kepada warga di kabupaten Magelang. Acara itu juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta Bupati Magelang.
"Tapi yang kecil-kecil masyarakat juga harus bayar, masa materai tidak bayar? Sertifikatnya kan sudah digratiskan sama pemerintah, yang namanya patok, saksi yang kecil-kecil ya bayar, yang penting sesuai aturan jangan menambah-nambahi kalau materai berapa? Rp 6000, kalau patok berapa? Lupa," tuturnya.
Untuk mempercepat proses sertifikat tanah, Jokowi mengaku sudah menambah personel juru ukur. Dari semula hanya berjumlah 2.000 kini sudah ditambah menjadi 4.500 orang.
"Kalau tidak ditambah enggak bisa cepat dicapai. Panjenengan (saudara) sudah dapat (sertifikat) semua sangat beruntung sekali kalau di klaim jadi ada tanda bukti hak-hak hukum atas tanah, namanya ada di sini, luasnya ada," ungkapnya.
Sementara itu, Sofyan Djalil melaporkan hari ini ada 5.120 sertifikat yang diberikan kepada 4.212 penerima sertifikat yang berasal dari kabupaten Magelang (5.000 orang sertifikat) dan 120 penerima dari kota Magelang.
Total bidang tanah di Jawa Tengah ada sejumlah 21,5 juta bidang namun baru 10,6 juta bidang yang bersertifikat atau sekitar 49 persen sehingga masih ada sekitar 10 juta bidang lagi yang harus disertifikatkan.
"Pada 2023, targetnya seluruh tanah di Jateng sudah bersertifikat. Tahun ini Jateng dapat jatah 633,7 ribu bidang dan di kabupaten Magelang tahun ini mencapai 17,5 ribu bidang," kata Sofyan.
Ditargetkan, tahun depan seluruh tanah di Magelang dan Solo sudah bersertifikat.
pada acara itu, Jokowi tak lupa membagikan hadiah sepeda. Kali ini untuk 3 warga yakni Theodora Murjati dari kabupaten Magelang yang berhasil menyebutkan 5 sila Pancasila, Faturohman dari kabupaten Magelang yang menyebutkan 7 suku di Indonesia dan Kabul warga yang berusia lebih dari 70 tahun dari Ceketi.
Untuk Kabul, Jokowi tidak bertanya bahkan mempersilakan Kabul bertanya kepadanya. Kabul pun bertanya dalam bahasa Jawa.
"Jadi tanyanya kenapa tidak ada bangunan tapi pajaknya disebut ada bangunan? Ya tanya Pak Lurahnya dong, kok tanya ke saya? Ya biar nanti ditanya ke Pak Menteri BPN," jawab Jokowi.