Jokowi Pecat Langsung Petinggi Pertamina, Ini Kata DPR
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan geram dengan Pertamina yang menggunakan produk impor ketimbang dalam negeri. Gara-gara itu, Luhut mengatakan Presiden Jokowi memecat langsung salah seorang petinggi Pertamina.
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Panjaitan geram dengan Pertamina yang menggunakan produk impor ketimbang dalam negeri. Gara-gara itu, Luhut mengatakan Presiden Jokowi memecat langsung salah seorang petinggi Pertamina.
Terkait hal itu, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus meyakini, masalah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bukanlah alasan utama pencopotan petinggi Pertamina tersebut.
-
Apa yang diraih oleh Dirut Pertamina? Nicke menjadi salah satu dari dua wanita Indonesia paling berpengaruh yang masuk ke dalam daftar ini.
-
Siapa yang menjadi Dirut Pertamina? Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati kembali masuk dalam daftar 100 wanita berpengaruh dunia (The World’s 100 Most Powerful Women) versi Forbes tahun 2023.
-
Bagaimana Dirut Pertamina bisa meraih prestasi ini? Forbes menjelaskan bahwa daftar wanita berpengaruh ditentukan dengan empat metrik utama, yaitu pendapatan, media, dampak, dan lingkup pengaruh.
-
Apa yang dilakukan Pertamina di Lapangan Sukowati? Setelah sebelumnya sukses melakukan injeksi perdana CO2 di Lapangan Jatibarang, PT Pertamina (Persero) kembali mengimplementasikan teknologi Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) di lapangan lainnya yaitu di Lapangan Pertamina EP Sukowati Bojonegoro, Jawa Timur.
-
Kenapa Pertamina menerapkan PADMA di DPPU? Dengan adanya digitalisasi, harapannya ada integrasi data dalam setiap proses refuelling sehingga pelayanan kepada konsumen dapat dilaksanakan lebih tepat waktu, lebih akurat, efektif dan efisien, serta turut mendukung upaya stakeholder dalam menerapkan program Smart and Digital Airport di Indonesia” jelasnya.
-
Siapa yang memimpin Pertamina dalam RDP bersama Komisi VII DPR? Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati bersama jajaran Direktur Utama Sub Holding mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara Komisi VII, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/11).
Deddy mengatakan, jika soal TKDN yang dimaksud, sudah dibahas bersama Komisi VI DPR beberapa waktu lalu dan diyakini sudah tercapai sesuai penugasan pemerintah.
Lebih jauh, Deddy berharap, agar soal TKDN ini jangan justru memberatkan investasi. Karena banyak pemburu rente yang bermain di samping produk dalam negeri yang in-efisien. Sehingga harganya menjadi terlalu mahal dan merugikan BUMN.
"Saya termasuk Wakil Rakyat yang selalu menekankan perlunya TKDN dalam investasi pemerintah," tutur Deddy di Jakarta, Rabu (10/3).
"Tetapi bukan berarti boleh merugikan BUMN dan memelihara inefisiensi industri manufaktur kita, apalagi memberi ruang kepada para pemburu rente," lanjut dia.
Di periode pertama Jokowi, menurut Deddy, masalah TKDN justru menjadi bancakan sekelompok elit yang menjadi pemasok barang tertentu untuk semua proyek infrastruktur.
"Akibatnya proyek-proyek itu harus membeli produk itu dengan harga yang lebih tinggi demi keuntungan perusahaan elit itu," kata Deddy.
Dia berharap, hal itu tidak terulang di periode kedua ini. Sebab mayoritas BUMN sudah tergerus kemampuannya untuk membiayai sendiri berbagai investasi penting.
Deddy menuturkan, hampir semua BUMN akan sangat tergantung kepada strategic partner, baik pembiayaan maupun pelaksanaan proyek.
"Sudah barang tentu efisiensi dan value for money akan menjadi isu penting dalam pelaksanaan proyek," ujarnya.
Baca juga:
Menko Luhut Marah Pertamina Masih Impor Pipa: Padahal Masih Bisa Dibuat di Indonesia
Cerita Bos BKPM Bebaskan Lahan di Kampung Miliarder Tuban, Sampai Rela Tidur di Mobil
Pertamina Optimistis Blok Rokan Dongkrak Ekonomi Nasional dan Riau
Pemerintah Apresiasi Investasi Rp 142 T Pertamina Pulihkan Ekonomi 2021
Kejagung Tangkap Buron Pembobol Dana Pensiun Pertamina Rp1,4 Triliun
Manufaktur RI Sulit Bersaing
Deddy menyarankan, seharusnya Menko Marves itu mengurai benang kusut yang menyebabkan industri manufaktur Indonesia sulit bersaing.
"Coba periksa di hulu dan jangan hanya menekan di hilir dengan ‘memaksa’ BUMN menerima produk-produk yang in-efisien dan memberatkan," ungkapnya.
"Kita semua berkeinginan agar produk-produk dalam negeri bisa mengambil manfaat dari proyek-proyek yang ada, tetapi dalam jangka panjang harus berkontribusi dalam memperbaiki kinerja dan struktur biaya produksi industri manufaktur kita," lanjut Deddy.
Jika pemerintah tidak memperbaiki ekosistem industri manufaktur, kata Deddy, maka sulit diharapkan investasi baru mau masuk ke Indonesia. Sebab investor khawatir perusahaan yang in-efisien akan selalu memakai tangan-tangan kekuasaan untuk mendapatkan proyek dan menyebabkan persaingan tidak sehat.
Deddy berharap, Kementerian BUMN benar-benar menjadi pihak yang netral, proporsional dan profesional dalam mengelola konflik di dalam BUMN. Karena menyangkut aksi korporasi atau SDM BUMN adalah ranah Kementerian dan bukan pihak lain, karena itu Kementerian BUMN sebagai pemegang saham harus memeriksa secara seksama dan adil menyikapi setiap masalah yang ada.
Luhut Marah
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan geram kepada salah satu pejabat di Pertamina. Sebabnya karena Pertamina masih melakukan impor pipa yang bisa diproduksi di Indonesia.
"Pertamina itu ngawurnya minta ampun. Masih impor pipa padahal bisa dibuat di Indonesia. Bagaimana itu," kata Luhut dalam Rakornas BPPT di Jakarta, Selasa (9/3).
Menurutnya, tindakan yang dilakukan Pertamina itu menunjukkan idealisme kecintaan kepada bangsa yang kurang. Sebab tidak memilih produk asing ketimbang menggunakan prosuk dalam negeri.
"Nah kecintaan kita, kepada idealisme itu kita menurut saya kurang," kata dia.
Padahal, seharusnya generasi muda lebih mencintai bangsanya sendiri. Sebaliknya dia merasa sedih melihat ada pejabat yang malah melacurkan diri hanya demi memperkaya diri.
"Jadi saya sedih kadang-kadang melihat anak muda itu, maaf istilah saya melacurkan profesionalismenya hanya sekadar gini (uang) saja," ungkap Luhut.
"Bertameng di belakang kesalehannya sesuai agamanya masing-masing. Padahal dia maling," sambung Luhut.
Meski begitu, Luhut menyebut pejabat yang dimaksud telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Bahkan telah dipecat langsung oleh kepala negara.
"Ada pejabat tinggi Pertamina itu kemarin dipecat presiden langsung," pungkasnya.
Sumber: Liputan6.com