Jokowi perintahkan ada pendampingan dalam penggunaan dana desa
Di tahun 2015, kata Jokowi, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 20,76 triliun. Sementara tahun 2016 dana desa ditambah dan disalurkan menjadi Rp 46,98 triliun.
Presiden Joko Widodo memimpin ratas terbatas (ratas) tentang optimalisasi dana desa. Dalam sambutannya, dia menginginkan perekonomian di desa terus bergerak cepat.
"Kita memiliki 74.958 desa, dan 8.430 kelurahan yang semuanya perlu kita bangun dan kita ingin perekonomian di desa bisa bergerak, tidak kalah cepatnya dengan pergerakan perekonomian yang ada di kota," ungkapnya di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (18/10).
Di tahun 2015, kata Jokowi, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 20,76 triliun. Sementara tahun 2016 dana desa ditambah dan disalurkan menjadi Rp 46,98 triliun.
"Tahun 2017 Rp 60 triliun [dana desa]. Ini adalah jumlah yang sangat besar, sangat besar dan yang perlu kita pastikan adalah dana itu bisa berjalan optimal di lapangan," tegasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan, dana desa harus digunakan untuk hal-hal produktif. Misalnya untuk membuka lapangan pekerjaan. Semua kegiatan yang dikerjakan di desa, sambung dia, harus melibatkan warga setempat.
Menutup pengantarnya, Jokowi kembali mengingatkan pengelolaan dana desa harus diawasi dengan baik.
"Saya minta penggunaan dana desa ini betul-betul ada pendampingan, didampingi dengan baik. Terkait jenis proyeknya, waktu pengerjaan, dikawal dan juga managemen lapangannya diawasi semuanya," pungkas dia.
Rapat terbatas soal optimalisasi dana desa ini dihadiri menteri kabinet kerja dan pimpinan lembaga. Mereka adalah Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.
Hadir juga Menteri PU PERA Basuki Hadimuldjono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofian Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ardan Adiperdana.