Kabag TU DPR sebut surat Setnov ke Pertamina palsu

"Surat ini tidak pernah kami keluarkan dari Ketua DPR," Kepala Bagian Tata Usaha DPR, Yani Tapahari.

Kepala Bagian Tata Usaha DPR, Yani Tapahari angkat suara atas beredarnya surat yang menyebut Ketua DPR Setya Novanto meminta PT Pertamina membayar biaya penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) pada PT Orbit Terminal Merak (OTM). Dia menyatakan bahwa surat tersebut palsu.

"Surat ini tidak pernah kami keluarkan dari Ketua DPR. Setiap surat keluar itu selalu dari kami. Kami katakan surat itu palsu," kata Yani saat konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/11).

Untuk menegaskan surat itu palsu, dia menyampaikan beberapa kejanggalan dalam surat palsu dengan surat asli yang dibuat oleh pihaknya. Pertama, surat tersebut tercantum kop logo DPR di bagian tengah, sedangkan surat asli meletakkan lambang DPR di bagian kanan surat.

"Kalau yang benar ada di (lambang DPR) sebelah pinggir. Tapi, kalau ini berada di tengah. Nomornya juga enggak ada. Kalau surat resmi harusnya ada nomor. Bapak Ketua DPR juga tak tanda tangan. Harusnya kalau benar, ada tanda tangan dalam surat itu," paparnya.

Atas alasan itulah, dia mengaku heran dengan beredarnya surat tersebut. Pihaknya akan mempertimbangkan membawa masalah ini ke jalur hukum.

"Kesekjenan DPR ada biro yang menangani masalah hukum. Kami mungkin akan melakukan konsultasi," ujarnya.