Kader diciduk KPK, Golkar klaim dari awal tak setuju ada Bank Banten

"Saya nggak tahu ya, yang pasti itu tidak sesuai dengan arahan partai," klaimnya.

Pembentukan Bank Banten yang menyeret dua anggota DPRD Banten diklaim sedari awal rencana tersebut memang sudah ditolak oleh Fraksi Partai Golkar. Pernyataan ini disampaikan oleh Fraksi Golkar DPRD Banten Adde Rosi Khaerunnisa yang telah selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adde yang menjalani pemeriksaan penyidik KPK kurang lebih 2 jam mengaku Fraksi Golkar menolak pembentukan Bank Banten lantaran saat ini belum ada kepentingannya bagi masyarakat. Dia berujar ketimbang pembentukan Bank Banten lebih baik Pemerintah Provinsi Banten lebih berfokus untuk perbaikan infrastruktur Banten.

"Bahwa kami melihat tidak ada urgensi untuk pendirian Bank Banten pada tahun ini, tapi lebih banyak urgensinya untuk perbaikan infrastruktur di Provinsi Banten," tutur Adde kepada awak media, Senin (14/12).

Sebagai anggota dari Fraksi Partai berlambang pohon beringin tersebut, dia mengklaim juga tidak tahu menahu soal tersangka SM Hartono terlibat dalam penerimaan suap tersebut.

"Saya nggak tahu ya, yang pasti itu tidak sesuai dengan arahan partai," klaimnya.

Dia pun enggan menjawab lebih jauh lagi alasan penolakan Golkar terhadap akuisisi Bank Banten yang diduga tidak ada kecocokan dengan Golkar.

"Tidak ada. Makasih yah. Assalamualaikum," pungkasnya.

Adde yang menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 2 jam dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 12.10 WIB mengaku dicecar sekitar 10 pertanyaan oleh penyidik KPK. Pertanyaan yang diajukan, terkait dengan ketiga tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi atas suap menyuap dua anggota DPRD Banten (TSS, dan SMH) dan Dirut PT Banten Global Development (RT).

Baca juga:
Kasus pembentukan bank Banten, 4 anggota DPRD diperiksa
Politisi PDIP sebut pimpinan DPRD Banten minta ketemuan bos PT BGD
Ketua tim pemenangan ditangkap KPK, Ratu tetap yakin menang Pilkada
Menantu Atut diperiksa KPK terkait suap anggota DPRD Banten