Kapan pasukan perdamaian Garuda bisa masuk bantu Rohingya di Myanmar?
Kapan pasukan perdamaian Garuda bisa masuk bantu Rohingya di Myanmar? Desakan agar Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa turun menengahi konflik di Myanmar kian menguat. Kekerasan oleh tentara Myanmar dinilai tak akan berhenti hanya dengan petisi dan kecaman masyarakat dunia.
Desakan agar Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa turun menengahi konflik di Myanmar kian menguat. Kekerasan oleh tentara Myanmar dinilai tak akan berhenti hanya dengan petisi dan kecaman masyarakat dunia. Butuh kekuatan militer PBB untuk melindungi penduduk sipil di daerah konflik.
Indonesia sendiri tercatat sebagai salah satu negara pengirim pasukan perdamaian terbanyak di PBB. Pasukan Garuda saat ini tengah bertugas di Lebanon dan Afrika Tengah menjaga perdamaian di sana.
Lalu kapan pasukan perdamaian bisa dikirim ke negara konflik?
"Pertanyaannya adalah apakah aturan di PBB memungkinkan untuk itu saat ini. Apakah bisa dikerahkan pasukan reaksi cepat yang dulu masih diperdebatkan. Kalau itu memungkinkan bisa saja. Kita lihat sekarang negara-negara masih belum bersuara untuk pasukan perdamaian ini," kata anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty kepada merdeka.com, Senin (4/9).
Evita menjelaskan jika mengikuti prosedur standar, ada beberapa tahap sebelum pasukan baret biru ini dikirim. Dimulai dari konsultasi semua pihak di PBB, laporan ke Dewan Keamanan PBB. Hingga muncul resolusi Dewan Keamanan PBB. Setelah itu masih ada beberapa prosedur yang harus dilakukan.
"Dengan kasus yang terjadi di Rakhine State, saya lihat tim investigasi PBB belum masuk dan lembaga PBB sendiri sulit kirim logistik ke Rakhine karena tentara Myanmar menuduh bantuan itu dicurigai dikirim ke pihak yang mereka sebut pemberontak," kata anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen ini.
-
Kenapa penyelesaian konflik di Myanmar penting? "Kita berharap persoalan di Myanmar itu segera selesai karena menyangkut kemanusiaan, menyangkut rakyat Myanmar, dan pada kenyataannya memang tidak gampang, sangat kompleks, sehingga memerlukan waktu. Dan itu bisa terjadi kalau semua stakeholders yang ada di Myanmar itu mau, memiliki kemauan yang sama untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau ndak, memang sangat sulit," ujar Presiden.
-
Bagaimana penyelesaian konflik di Myanmar akan dibahas? Pemimpin dan Menteri Luar Negeri Myanmar nanti akan diwakili oleh pihak nonpolitical representative, sama seperti KTT sebelumnya," kata Sidharta.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana cara mengajukan keringanan PBB di Jakarta? Proses pengajuan keringanan PBB cukup mudah, antara lain:1. Akses laman pajakonline.jakarta.go.id: Semua proses pengajuan dilakukan secara online melalui laman ini.2. Siapkan dokumen persyaratan: Siapkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan kategori Anda, seperti KTP, NPWP, laporan keuangan, atau surat keterangan dari instansi terkait. 3. Ajukan permohonan: Isi formulir permohonan secara lengkap dan benar, lalu unggah dokumen yang diperlukan.
-
Kapan Persebaya bertanding melawan Persita? Bermain di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, pada Jumat (23/2/2024), Tim Bajul Ijo, julukan persebaya, berhasil menahan imbang Persita dengan skor 1-1.
Evita menjelaskan masih ada ketidakpercayaan dari pemerintah Myanmar di satu pihak. Komunikasi di sini harus dibangun untuk mewujudkan perdamaian. "Di sini peran Indonesia bisa masuk," kata dia.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah mengunjungi Myanmar untuk menemui pemerintah negeri tersebut. Dia mendesak pemerintah dan otoritas keamanan Myanmar untuk membuka akses masuk bagi pemberian bantuan kemanusiaan untuk mengatasi krisis yang terjadi di Rakhine State.
Salah satu pejabat yang ditemui Menteri Retno adalah Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing. Menlu menyampaikan bahwa penurunan ketegangan di Rakhine State harus menjadi prioritas pemerintah Myanmar.
Retno juga mengharapkan akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine State dapat segera dibuka, khususnya bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) Indonesia yang berniat dan siap membantu.
"Indonesia telah siap untuk segera membantu Myanmar dalam memberikan bantuan kemanusiaan, kita menunggu akses untuk dibuka," tegas Menlu Retno.