Kasus Dipaksa Dukung Jokowi, Eks Kapolsek akan Dikonfrontir dengan Kapolres Garut
Dalam pemeriksaan kemarin Kapolres Garut hanya menginstruksi kepada jajaran di polsek agar mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi wilayah hukum Polres Garut.
Propam Polda Jabar memeriksa Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna, atas dugaan ketidaknetralan di Pilpres 2019 dengan mengarahkan anak buahnya. Detail pemeriksaan enggan diungkap pihak Polda Jabar secara gamblang.
"Iya benar kemarin malam yang bersangkutan sudah diperiksa atas kemauannya sendiri untuk mengklarifikasi pemberitaan yang beredar," ucap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, saat dikonfirmasi, Senin (1/4).
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
Trunoyudo menjelaskan, dalam pemeriksaan kemarin Kapolres Garut hanya menginstruksi kepada jajaran di polsek agar mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi wilayah hukum Polres Garut. Caranya, dengan melakukan pendekatan kepada tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan stakeholder terkait. Termasuk mengajak tokoh parpol untuk mendeklarasikan pemilu aman damai dan sejuk.
Selain itu, Kapolres juga melakukan mapping di tingkat bawah sampai Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai tingkat kerawanan. Indikatornya dengan melihat dari beberapa aspek. Seperti, aspek kriminalitas, aspek histori konflik, dan aspek dukungan paslon.
"Itu juga harus dijadikan. Kenapa? Misalnya kubu yang sama kuat berpontensi. Penilaiannya gimana? Dengan adanya histori gangguan kamtibmas berpotensi konflik," ucap dia.
Setelah itu, masih kata Trunoyudo, Kapolres bakal membuat pola pengamanan.
"Apakah harus ada pengamanan ekstra atau penebalan kekuatan baik dari Polres maupun BKO dari Polda. Seperti itu yang disampaikan Kapolres kemarin. Masalah daya tangkap nalarnya (Kapolsek Pasir Wangi) seperti itu makanya kita akan minta klarifikasi juga nanti," tandas dia.
Sebelumnya, eks Kapolsek Pasir Wangi, Garut, AKP Sulman Aziz memberikan pernyataan di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lokataru dengan didampingi Direktur Lokataru, Haris Azhar. Sulman mengaku beberapa kali dipanggil Kapolres Garut untuk melakukan pendataan para pendukung masing-masing calon. Dia diperintahkan melakukan penggalangan dan bahkan amanat itu disampaikan saat forum rapat bersama di Polres Garut.
"Kami diancam, para kapolsek kalau seandainya di wilayah kami bertugas paslon nomor 01 kalah, maka kami akan dipindahkan dan dikotakkan. Karena itulah saya menyampaikan ini semua demi ketenangan, keamanan, kenyamanan sahabat saya, rekan saya di kepolisian yang tersebar dari Sabang sampai Merauke supaya kami dimanusiakan," kata Sulman.
Di kesempatan terpisah, Kepala Polres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna, membantah tudingan pernah memerintahkan jajaran kapolsek untuk menggalang dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia menegaskan, pengumpulan jajaran Kapolsek di Mapolres biasa dilakukan setiap bulan untuk memetakan potensi kerawanan.
Budi menghubungkan kinerja Polres Garut yang biasa mengawal penyelenggaraan Pilkada serentak. "Kalau dari pengakuannya mengarahkan, saya tidak pernah mengarahkan," ujarnya kepada wartawan, Minggu (31/3).
"Kapolsek kumpul di Polres itu kan sudah menjadi tanggung jawab Polres untuk operasional, setiap bulan dilaksanakan. Itu pun hanya ke arah mapping kerawanan," lanjutnya.
Dia menjelaskan, di wilayah hukumnya ada 33 Polsek dan 42 kecamatan. Dari analisis yang dilakukan, Kabupaten Garut memiliki potensi kerawanan yang cukup tinggi selama Pemilu 2019.
Hal inilah yang membuat polisi kerap melaksanakan kegiatan sambang desa, bakti sosial, termasuk kegiatan keagamaan di tengah masyarakat. Semua itu diklaim sebagai salah satu cara menjaga komunikasi dan pendekatan untuk menjaga keamanan.
Di setiap kesempatan dalam acara, dia mengaku hanya mengajak agar senantiasa menciptakan suasana aman dan damai selama Pemilu 2019. Selain itu, memetakan potensi konflik yang bisa terjadi di tengah masyarakat. Hal itu didasarkan pada peristiwa pembakaran bendera yang menjadi lambang salah satu agama.
"Beberapa kejadian di sini cukup menghebohkan, terakhir pembakaran bendera. Itu yang menjadi pengalaman kita supaya tidak kembali terjadi," tegasnya.
Reporter: Ady Anugrahadi
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Bawaslu akan Supervisi Bawaslu Jabar Klarifikasi Pengakuan Eks Kapolsek Pasir Wangi
Propam Polda Jabar Bakal Periksa Polisi Ngaku Diperintah Menangkan Jokowi
Ombudsman Bakal Usut Kasus Kapolsek Ngaku Dipaksa Dukung Jokowi Jika Dilaporkan
Kapolsek Mengaku Dipaksa Dukung Jokowi, BPN Langsung Kontak Kapolri
Kompolnas Desak Propam Periksa Kapolsek Mengaku Diperintah Menangkan Jokowi
Aria Bima Tuding ada Anggota TNI-Polri Dukung Prabowo-Sandi di Pilpres