Kebijakan kantong plastik berbayar dinilai kurang efektif

Kebijakan itu dinilai membingungkan dan memberatkan masyarakat.

Kebijakan pemerintah terkait kantong plastik berbayar di pasar modern dinilai belum efektif mengurangi sampah plastik. Karena itu, pemerintah diharapkan bisa mengajak warganya kreatif membuat kantong belanja, dengan bahan mudah ditemukan di rumah.

Pegiat lingkungan di Purwokerto, Apris Nur Rakhmadani, mengemukakan pola perilaku masyarakat saat ini sulit diubah, kalau hanya mengenakan kebijakan kantong plastik berbayar.

"Karena orang pasti akan dapat membayar berapa pun harga plastik tersebut. Sebab tidak mungkin, seumpama sudah beli belanjaan banyak, terus tidak menggunakan kantong plastik," kata Apris yang aktif dalam organisasi Biodiversity Society Purwokerto, Selasa (23/2).

Setelah sampai di rumah, lanjut Apris, kebiasaan masyarakat tentunya akan membuang kantong plastik dan tidak dimanfaatkan kembali. Dia mengemukakan, sebaiknya warga diajarkan memanfaatkan barang bekas, semisal mengolah kain bekas ada di rumah, menjadi wadah belanja.

"Kalau pakai kantong yang dibuat dari bahan kain bekas, justru akan nyaman dipakai kembali oleh warga. Karena dibuatnya sendiri," ujar Apris.

Sementara itu, menurut pegiat sosial di Purwokerto, Saikhul Irfan, kebijakan pemerintah menerapkan aturan kantong plastik berbayar justru merugikan konsumen.

"Kacau aturan seperti ini. Logikanya konsumen harus membeli kantong plastik Rp 200. Ini malah justru menambah keuntungan toko, tapi merugikan konsumen," kata Saikhul.

Seharusnya, kata Saikhul, jika pemerintah serius ingin mengurangi sampah plastik, harus menerapkan aturan juga kepada toko menjual kantong plastik. "Seharusnya pemerintah mendenda toko yang menyediakan kantong plastik, sehingga ada kesadaran juga antara konsumen dan toko," ujar Saikhul.