Kecewa dengan Kandidat Capres, Puluhan Orang Datangi KPU Nyatakan Golput

Seperti Joko Widodo yang dianggap Herman tidak memenuhi janji-janjinya selama menjabat presiden periode 2014-2019. Calon Presiden petahana itu disebut gagal menyejahterakan para buruh, disusul terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan buruh.

2019-03-08 12:58:10

Gabungan masyarakat sipil yang tergabung dalam komisi politik alternatif menyatakan diri sebagai golongan putih atau golput saat pemilihan Presiden 17 April mendatang. Mereka beralasan, kontestasi Pilpres kali ini mempersempit masyarakat mendapat kandidat pemimpin negara untuk 5 tahun ke depan.

Herman Abdurrahman sebagai juru bicara komite politik alternatif menjelaskan sempitnya pilihan untuk calon Presiden banyak aturan untuk Pemilu kali ini ditengarai aturan ambang batas pencalonan Presiden oleh partai politik yang memiliki suara nasional sebesar 20 persen. Aturan itu tertuang dalam Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Demokrasi yang sempit yang hanya membatasi ruang demokrasi kepada rakyat. Orang-orang yang bisa bermain di ruang demokrasi ini adalah partai-partai borju asing, partai-partai orang kaya, rakyat semakin dipersempit membangun alat politiknya sendiri," ujar Herman saat menyampaikan pandangannya di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (8/3).

Dampak dari aturan itu terlihat jelas saat masyarakat hanya disuguhi dua kandidat pasangan calon saja. Sementara keduanya menurut Herman dan kawan-kawan tidak cukup punya bukti nyata untuk dipilih.

Seperti Joko Widodo yang dianggap Herman tidak memenuhi janji-janjinya selama menjabat presiden periode 2014-2019. Calon Presiden petahana itu disebut gagal menyejahterakan para buruh, disusul terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan buruh.

"Kita menilai Jokowi gagal menyejahterakan rakyat, jauh dari janji-janjinya selama berkuasa," kata Herman.

Sementara menurut Herman bayang-bayang pelanggaran kemanusiaan menjadi isu yang melekat terhadap Prabowo. Dia mengatakan, sebagai calon presiden sejatinya tidak boleh memiliki rekam jejak dugaan pelanggaran hak asasi kemanusiaan.

Kendati keduanya memiliki visi-misi dan cara berkampanye yang berbeda, Herman menegaskan Jokowi ataupun Prabowo mengusung program liberalisme dalam program mereka jika nantinya terpilih menjadi Presiden.

"Masalah kejahatan kemanusiaan dan sebagainya dan masalah masalah lainnya yang dia lakukan belum sepenuhnya dia selesaikan dan saya kira Prabowo dan Jokowi bukan pilihan yang berbeda mereka sama, mengusung program liberalisme," tandasnya.

Di akhir pernyataannya, ia juga meminta agar KPU tidak melakukan diskriminasi terhadap masyarakat golput sebagai sikap politiknya.

"Golput itu pilihan politik. Kita dilindungi undang-undang. Kita minta KPU jangan kriminalisasi masyarakat yang memilih golput," tuturnya.

Baca juga:
Usai Bertemu Jokowi, PHDI Minta Umat Hindu Tak Golput di Pilpres 2019
Dedi Mulyadi Yakin Golput di Jabar akan Menurun Sampai Hari Pencoblosan
Pemilih Golput karena Ideologi sekitar 10 persen, Lebih Banyak Alasan Administratif
Mahfud Md: Jangan Berpikir Tidak Memilih, Golput Merugikan Kita
Aksi Menyerukan Golput dalam Pemilu 2019
Gus Choi NasDem Nilai Golput Tanda Orang Sombong

(mdk/rhm)