Kemen PPPA Harapkan RUU TPKS Ditetapkan Sebagai Inisiatif DPR
Menteri Bintang mengatakan sementara ini pemerintah tengah menunggu untuk RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengharapkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR.
"Saya yakin dan percaya untuk sidang berikutnya di awal Januari (2022), mudah-mudahan RUU ini ditetapkan sebagai rancangan UU inisiatif DPR," ujar Menteri PPPA Bintang Puspayoga di Kabupaten Sleman, DIY, Rabu (22/12).
-
Di mana program pemberdayaan UMKM perempuan ini akan diterapkan? ada acara ini juga diumumkan dua provinsi yang akan mendapatkan program pemberdayaan khusus untuk perempuan pengusaha yakni Lampung dan Jawa Barat.
-
Mengapa PNM sangat mendukung upaya pemberdayaan perempuan? "PNM menjadi salah satu perwakilan di panggung dunia bersama KPPPA yaitu melalui pameran wastra nusantara. PNM memperkenalkan para wanita hebat dari Indonesia yang merupakan binaan dari PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) berfokus untuk meningkatkan, memberikan pendampingan serta memberdayakan para wanita prasejahtera penggiat UMKM yang ingin mengembangkan bisnisnya secara baik dan maksimal. Saya berharap event ini menjadi stimulus bagi seluruh nasabah kami sehingga mereka menjadi perempuan yang berdaya dalam ekonomi keluarga," ujar Razaq.
-
Siapa yang akan mendapatkan perlindungan dari anak perempuan? Setiap orang tua yang dikaruniai anak perempuan patut berbahagia. Pasalnya, hadirnya anak perempuan bisa menjadi pelindung di akhirat dari api neraka. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, artinya:“Siapa yang diuji dengan kehadiran anak perempuan, maka anak itu akan menjadi pelindung baginya di neraka”. (HR Ahmad).
-
Siapa yang terlibat dalam upaya mewujudkan emansipasi perempuan? Dalam rangka mencapai emansipasi wanita yang komprehensif, penting untuk melibatkan semua stakeholder dalam masyarakat, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum.
-
Bagaimana Tari Legong Tri Sakti mengimplementasikan pola kehidupan kekinian perempuan? Dijelaskannya, Tari Legong Tri Sakti sendiri mengimplementasikan pola kehidupan kekinian perempuan sebagai pribadi tangguh, memiliki kemerdekaan ruang berkreasi untuk tampil mandiri, lembut dan tegas dalam perawatan kasih sayang, namun tetap berpegang pada tradisi adat dan agama.
-
Apa contoh dari organisasi yang mendukung emansipasi perempuan? Pembentukan organisasi yang fokus pada perlindungan hak-hak perempuan dan pemberdayaan ekonomi. Misalnya, organisasi yang memberikan pelatihan kerja kepada wanita dengan latar belakang pendidikan rendah atau korban kekerasan.
Menteri Bintang mengatakan sementara ini pemerintah tengah menunggu untuk RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR.
Saat ini justru banyak hal yang bisa lebih dilakukan, seperti pendekatan-pendekatan komunikasi intensif dengan pemerhati perempuan dan organisasi keagamaan.
Bahkan di penghujung 2021, Kemen PPPA telah melakukan diskusi intensif untuk mendorong hal tersebut terjadi. Menteri Bintang mengharapkan dukungan masyarakat agar RUU TPKS bisa dibahas kembali.
"Kita tahu RUU TPKS ini akan menjadi payung hukum yang bisa memberikan keberpihakan kepada korban," ujar Menteri Bintang.
RUU TPKS diusulkan sejak 2016, namun karena terjadi pergulatan dan kekuatan yang tidak seimbang di DPR RI, maka RUU TPKS sempat mengambang hingga akhirnya masuk kembali Prolegnas pada Januari 2021.
Namun selanjutnya RUU RUU TPKS belum ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam Sidang Paripurna DPR yang diselenggarakan pada Kamis (16/12).
Baca juga:
Kekerasan Seksual dan Anak Meningkat, KSP Dorong RUU TPKS Segera Disahkan DPR
Pimpinan DPR Pastikan RUU TPKS Diputuskan Saat Paripurna Pembukaan Masa Sidang
Desak RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Massa Wanita Demo Gedung DPR
Diah Pitaloka Yakin RUU TPKS Menjadi Inisiatif DPR
NasDem Optimistis RUU TPKS Akan Disahkan Meksi Tak Masuk Paripurna
Penjelasan Pimpinan DPR Alasan RUU TPKS Gagal Masuk Paripurna