Kemendagri Minta TAPD Segera Evaluasi Realisasi APBD di Bawah 75 Persen
Dia menjelaskan anggaran BOS perlu pengakuan pengesahan pengesahan dari provinsi dan rata-rata ada di daerah realisasinya belum memenuhi target rata-rata di pemerintah provinsi.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian menuturkan masih ada 346 daerah yang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di bawah 75 persen. Dia meminta agar daerah tersebut untuk segera melakukan percepatan, khususnya oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dia merinci data daerah yang penyerapannya terendah yaitu Mamberamo Raya hanya 44,62 persen sementara pendapatan daerahnya berjumlah 82,09 persen. Selanjutnya, anggaran belanja terendah diikuti oleh Kota Sorong, Mappi, Pangandaran, Karo, Tapanuli Utara, Aceh Timur, Supiori, Nagekeo, Konawe, Jayapura, Kepulauan Yapen, Nias Selatan, Puncak Jaya, Nabire, Berau, Mahakam Ulu, dan seterusnya.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa fungsi utama Gedung Kesenian Jakarta saat ini? Saat ini, gedung tersebut masih aktif digunakan sebagai lokasi pertunjukkan seni khas nusantara maupun luar negara.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Apa yang disosialisasikan Kemendag? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum. Untuk itu, Kemendag menggelar sosialisasi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru mengenai ekspor pada Selasa, 18 Juli 2023.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
"Salah satu faktor realisasi APBD di bawah rata-rata nasional disebabkan oleh pengesahan dana bantuan operasional sekolah (BOS)," kata Ardian dalam keterangan pers, Rabu (16/12).
Dia menjelaskan anggaran BOS perlu pengakuan pengesahan pengesahan dari provinsi dan rata-rata ada di daerah realisasinya belum memenuhi target rata-rata di pemerintah provinsi. Kemudian dia juga menjelaskan terkait alokasi anggaran dan realisasi terhadap belanja barang, jasa, modal dan bantuan sosial, ini yang dinilai memberikan efek stimulus, untuk belanja barang dan jasa di provinsi angkanya di 70,49 persen untuk belanja modal di 50,84 persen.
"Nah kami berharap segera kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk menyusun pengajuan tagihan kepada pihak ketiga selain teman-teman di BUD segera melakukan pencatatan dan pengesahan Dana BOS yang berada di masing-masing sekolah," ungkap Ardian.
"Nah maka perlu ada rekonsiliasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, itu gambaran untuk pemerintah provinsi," tambah Ardian.
Ardian juga mengingatkan agar pemerintah daerah (pemda) memperhitungkan sisa waktu yang ada terutama waktu-waktu yang terpotong lantaran cuti bersama.
"Teman-teman Papua biasanya di tanggal 18 Desember bahkan sudah cuti bersama, ini perlu disusun langkah-langkah strategis agar proses realisasi di tahun 2020 setidaknya bisa pada angka yang optimal," kata Ardian.
Baca juga:
Kemendagri Minta Pemda Realisasikan APBD dalam 10 Hari
Realisasi Pendapatan Daerah Baru Mencapai 52,5 Persen
Pemprov Jabar Fokuskan APBD Untuk Penanganan Corona & Pemulihan Ekonomi
Pelototi Penggunaan APBD, Kemendagri Gandeng BPKP
Mendagri Minta Pemda Fokus Pemulihan Ekonomi Dalam RAPBD 2021
Menkeu Sri Mulyani Ungkap Penyebab Serapan Belanja Daerah Rendah