Kemendagri soal 36 KTP palsu: Risiko politik rendah, hukuman besar
Kemendagri soal 36 KTP palsu: Risiko politik rendah, hukuman besar. Bukti NPWP, ATM, dan buku tabungan menjadi bukti pemalsuan e-KTP ini untuk kejahatan perbankan. Motif yang digunakan kemungkinan untuk mengacaukan Kemendagri dan DKI.
Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan jika 36 e-KTP palsu dari Kamboja tak mungkin terkait Pilgub DKI. Jika demikian, maka jumlah yang digunakan terlalu sedikit.
"Jumlah 36 sangat kecil, dari jumlah pemilih yang mencapai 7 jutaan," ujar Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, (13/2).
Selain itu, lanjut Zudan, dengan pengamanan berlapis yang dilakukan aparat penegak hukum memperkecil kemungkinan adanya kecurangan di sejumlah TPS.
"Risiko politik sangat rendah dan risiko hukumnya sangat besar," jelasnya.
Bukti NPWP, ATM, dan buku tabungan menjadi bukti pemalsuan e-KTP ini untuk kejahatan perbankan. Motif yang digunakan kemungkinan untuk mengacaukan Kemendagri dan DKI.
"Saya tidak tahu motifnya. Bisa jadi ingin mengacaukan Kemendagri dan DKI, karena semua alamatnya adalah DKI dan sekarang Kemendagri sedang diperiksa," paparnya.
Beberapa alamat yang digunakan dalam e-KTP seperti Kelurahan Kapuk, Cempaka Baru, Kemayoran, dan lain-lain yang tersebar di 10 kecamatan dan 20 kelurahan.
"Rata-rata satu atau dua e-KTP palsu dari tiap kelurahan," pungkasnya.
Baca juga:
Penjelasan Kemendagri soal puluhan KTP palsu dari Kamboja
Kapolda Metro tegaskan 36 KTP palsu dari Kamboja tak terkait Pilgub
Komisi II DPR minta kasus temuan e-KTP palsu ditangani serius
Polri siap terima bola dari Bea Cukai soal puluhan KTP dari Kamboja
DPR yakin 36 e-KTP dari Kamboja bukan untuk kecurangan Pilkada
Bea Cukai sebut 36 KTP dari Kamboja pakai identitas palsu
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Kapan jalur kereta api Jogja-Bantul ditutup? Karena kalah bersaing dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum, PJKA akhirnya menutup jalur tersebut pada tahun 1973.
-
Apa itu KTP Sakti yang dimaksud Ganjar Pranowo? Ganjar menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti, Rakyat Bisa Akses Semua Bantuan Hanya dengan Satu Kartu Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.
-
Kenapa jalur kereta api Jogja-Bantul ditutup? Karena kalah bersaing dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum, PJKA akhirnya menutup jalur tersebut pada tahun 1973.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Apa yang terjadi pada aplikasi Sirekap KPU di dapil DKI Jakarta II? “Dalam hitungan tersebut terdapat penggelembungan jumlah perolehan suara yang bila dijumlahkan melebihi jumlah DPT DKI Jakarta II,” kata Kiki, Minggu (18/2).