Kemendagri: Tahun politik rawan isu hoaks dan SARA
Dalam kesempatan tersebut, Ronald sekaligus memberi masukan agar Kemendagri harus lebih meningkatkan penerapan zona integritas untuk mewujudkan pelayanan yg bersih dari korupsi.
Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan rapat evaluasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Hotel Santika Premier, Jakarta, Rabu (5/9).
Reformasi birokrasi sebagai suatu keniscayaan menuntut aparatur Kemendagri untuk berubah terutama mindset atau pola berpikirnya maupun semangat untuk melayani masyarakat.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Apa fungsi utama Gedung Kesenian Jakarta saat ini? Saat ini, gedung tersebut masih aktif digunakan sebagai lokasi pertunjukkan seni khas nusantara maupun luar negara.
-
Apa yang disosialisasikan Kemendag? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum. Untuk itu, Kemendag menggelar sosialisasi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru mengenai ekspor pada Selasa, 18 Juli 2023.
-
Mengapa kemacetan di Jakarta meningkat? Syafrin juga menuturkan peringkat kemacetan DKI Jakarta mengalami kenaikan. Sebelumnya peringkat 46, kini menjadi peringkat 29.
Reydonnyzar Moenoek Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Pelayanan Publik mengatakan, perubahan tersebut sudah terlihat dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan berdasarkan 8 area perubahan reformasi birokrasi yaitu manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM, penguatan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Terjadi kenaikan nilai yang signifikan pada Reformasi Birokrasi Kemendagri yaitu 75,03 pada tahun 2017 sedangkan tahun 2016 baru pada skor 69," tutur Moenoek.
Ronald Anas Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan KemenpanRB sangat mengapresiasi kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kemendagri.
Dalam kesempatan tersebut, Ronald sekaligus memberi masukan agar Kemendagri harus lebih meningkatkan penerapan zona integritas untuk mewujudkan pelayanan yg bersih dari korupsi.
Terkait dengan akuntabilitas kinerja, Risnandar Mahiwa Kabag Perencanaan Ditjen Polpum mengungkapkan bahwa sasaran dan kinerja Ditjen Polpum yang tercermin dalam dokumen pohon kinerja mengacu pada urusan pemerintahan umum sesuai amanat UU 23/2014 dimana menyikapi dinamika politik, keormasan, konflik sosial, kehidupan berbangsa dan bernegara, serta ekososbud harus bijak.
"Menghadapi tahun-tahun politik saat ini sangat rawan terjadi isu-isu hoax dan SARA maka dari itu peningkatan aspek partisipasi politik masyarakat dan peningkatan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila sangat penting," tegasnya.
Rapat hari ini dihadiri oleh jajaran pejabat eselon I, II, III dan IV Kemendagri serta tim evaluator dari Kemenpan RB.
Baca juga:
Pelantikan 9 Gubernur hasil Pilkada 2018 dipercepat jadi 5 September
Terganjal moratorium, usulan pemekaran 318 daerah masih dikaji pemerintah pusat
Mendagri akan lantik Penjabat Gubernur Bali dari dirjen atau staf ahli Kemendagri
Jaya Suprana: Tjahjo Kumolo lanjutkan sumpah Soepardjo Rustam
Kemendagri raih rekor dunia pertandingan catur