Kepala BP2MI: Anggota Terima Aliran Dana dari Sindikat TPPO Bakal Dipecat!
Benny akan memanggil anggota BP2MI tersebut untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif.
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengungkapkan, bahwa anggotanya terlibat dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Anggotanya diduga menerima aliran dana dari sindikat TPPO.
"Kita baru menerima data, dari berbagai data yang dikirim oleh PPATK. Diduga kuat satu orang BP2MI tentu masih kita rahasiakan namanya, di mana, terlibat menerima aliran dana dari sindikat penempatan ilegal," kata Benny di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (4/7).
-
Apa yang dilakukan oleh BP2MI untuk mencegah TPPO? BP2MI menyebut sosialisasi pencegahan agar terhindar dari TPPO akan terus dilakukan ke lembaga-lembaga pendidikan lainnya untuk mencegah jumlah korban TPPO bertambah.
-
Apa yang BP2MI ingin tinjau ulang? “Rekan-rekan Bea dan Cukai adalah pelaksana peraturan, bukan pada level perumusan. Yang saya pertanyakan adalah isi dari peraturan itu sendiri. Permendag 36 tahun 2023 harus ditinjau kembali,” ungkapnya.
-
Kenapa Kepala BP2MI bertemu Menkopolhukam? Pertemuan berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/3). Kepala Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahyanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/3/). Benny bercerita, pertemuan itu dalam rangka mengantisipasi maraknya kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya bermodus Pekerja Migran Indonesia (PMI). Untuk itu, perlu adanya kerja sama antar lembaga dengan kementerian.
-
Apa yang dibahas oleh Kepala BP2MI dan Menkopolhukam dalam pertemuan tersebut? "Kami bicara dengan Pak Menko terkait praktik perdagangan orang dalam konteksnya pekerja migran Indonesia," kata Benny.
-
Kenapa BP2MI mendesak peninjauan ulang kebijakan impor barang Pekerja Migran Indonesia? “Penumpukan barang Pekerja Migran Indonesia, menyebabkan banyak barang yang tidak sampai dengan tepat waktu di dalam negeri. Namun, wajar jika rekan-rekan Bea dan Cukai melakukan transisi kebijakan ini, dan membutuhkan waktu. Justru Bea dan Cukai melanggar peraturan jika tidak melaksanakan Permendag ini,” ujarnya.
-
Kenapa Kepala BP2MI mendesak Kapolri untuk menangkap para mafia besar TPPO? Menurut Benny, proses hukum yang belum menyentuh para mafia besar menjadi pemicu kasus TPPO dengan berbagai modus terus memakan korban.
Benny akan memanggil anggota BP2MI tersebut untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Dia bakal memberikan sanski berat termasuk pemecatan.
"Kita serius dan kita tidak main-main dalam hal ini," tegasnya.
Benny sudah bertemu dengan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana untuk menelusuri aliran dana TPPO.
Mereka terus melacak beberapa nama yang terlibat dalam sindikat kasus TPPO.
"Hari ini saya bertemu Pak Ivan dan Pak Danang dari PPATK. Besok BP2MI sudah mulai bekerja untuk menyampaikan beberapa pihak, beberapa nama untuk kita tracing terkait aliran-aliran dana yang terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang," tuturnya.
(mdk/ray)