Kerabat Gubernur & Sekda Riau Dilantik Jadi Pejabat, Kepala BKD Sebut Sesuai Prosedur
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau Ikhwan Ridwan memastikan seluruh pejabat yang dilantik pada hari Selasa (7/1) lalu sudah memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku sehingga tidak perlu dipolitisasi di tengah masyarakat.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau Ikhwan Ridwan memastikan seluruh pejabat yang dilantik pada hari Selasa (7/1) lalu sudah memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku sehingga tidak perlu dipolitisasi di tengah masyarakat.
"Para pejabat yang ditempatkan di suatu jabatan juga sudah melalui penilaian, atau sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi," kata Ikhwan dalam pernyataannya yang diterima Antara, Sabtu (11/1).
-
Kapan Pekanbaru resmi menjadi ibukota Provinsi Riau? Pada 20 Januari 1959, Pekanbaru menjadi ibu kota Provinsi Riau.
-
Kapan Mohammad Nasroen menjadi Gubernur Sumatra Tengah? Mengutip beberapa sumber, Nasroen terpilih menjadi anggota DPRS delegasi Sumatra Barat dan ditunjuk menjadi gubernur pertama dan termuda Sumatra Tengah pada tahun 1947.
-
Kapan Teuku Muhammad Hasan menjabat sebagai Gubernur Sumatera? Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945, Teuku Muhammad Hasan diangkat menjadi Gubernur Sumatera I dengan ibukota Medan.
-
Kapan Raden Ario Soerjo menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur? Ario Soerjo atau yang memiliki nama lengkap Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo ini terpilih menjadi Gubernur pertama Jawa Timur mulau tahun 1945 hingga tahun 1948.
-
Kapan Gubernur Sulut menerima penghargaan Merdeka Awards? Merdeka Awards diserahkan langsung Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kepada Gubernur Sulut di Jakarta, Rabu (30/8/2023).
-
Siapa yang menjadi Gubernur Pertama Sumatra Utara? Jadi Gubernur Pertama sekaligus Ketua DPRD Sumatra Utara, Ini Sosok Putra Keturunan Batak Mandailing Namanya jarang dikenal banyak orang. Tetapi jasa besarnya memimpin Sumatra Utara pasca kemerdekaan patut diacungi jempol.
Untuk itu, dia meminta pelantikan ini jangan dipolitisasi. Apalagi mengait-ngaitkan dengan keluarga atau kerabat Gubernur Riau. "Ini 'kan kesannya jadi lain," kata Ikhwan.
Ikhwan mengaku tidak mudah menempatkan seorang pejabat tanpa melihat kemampuan yang bersangkutan. "Kalau yang bersangkutan punya kemampuan, kenapa tidak. Masa karena dia kerabat pimpinan enggak boleh. Enggak bisa gitulah," tegas mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau ini.
Ikhwan menyadari pasti ada pihak-pihak yang kurang puas dengan pelantikan pejabat baru-baru ini. "Itu sesuatu yang wajar saja. Enggak mungkin 'kan semua orang senang," katanya.
Apalagi ada pejabat yang terpaksa tidak dapat jabatan atau nonjob akibat berkurangnya jabatan, menyusul pemberlakuan Perda Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru. "Bayangkan saja dari 42 OPD (organisasi perangkat daerah), menjadi 37 OPD. Berarti ada lima OPD yang hilang. Tentu logikanya banyak pejabat yang tak dapat tempat," katanya.
Ikhwan juga mengimbau ASN bekerja dengan baik. Jika kinerja baik, pimpinan dan masyarakat akan menilai. "Lebih baik tunjukkan saja kinerjanya. Mudah-mudahan diberi amanah oleh pimpinan," katanya.
Anggota DPRD Usulkan Pansus
Menanggapi polemik pelantikan pejabat tersebut, DPRD Provinsi Riau berencana membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut kepatutan pejabat yang baru saja dilantik. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho mengatakan usulan pembentukan pansus tersebut sudah disuarakan oleh beberapa fraksi di DPRD setempat.
"Setelah pelantikan ini ada banyak pertanyaan dari masyarakat. Mengapa pejabat yang memiliki kompetensi justru dinonjobkan? Banyaknya pejabat dari daerah. Ditambah ada isu yang dilantik merupakan sanak saudara pimpinan yang menjabat," ucap legislator dari Dapil Pekanbaru itu.
Ia menegaskan bahwa rencana pembentukan pansus memang baru sebatas usulan. Nantinya, melalui paripurna, dewan akan meminta usulan dari fraksi dimasukkan secara resmi sehingga para wakil rakyat bisa membuat agenda secara khusus.
Kerabat yang Jadi Pejabat
Sebelumnya, Gubernur Riau Syamsuar merombak eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Riau. Ada 737 pejabat yang dilantik termasuk pejabat fungsional seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau, Selasa (7/1) lalu.
Dari pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution di Ballroom Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri, terdapat anggota keluarga Gubernur Riau dan Sekda Riau. Di antaranya menantu Gubernur Riau, Tika Rahmi Syafitri yang dilantik sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubag) Retribusi di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau.
Selanjutnya, istri Yan Prana Jaya yakni Fariza juga dilantik sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau. Fariza sebelumnya merupakan staf BKD Riau.
Kemudian, Prasurya Darma yang diketahui merupakan abang kandung Sekdaprov Riau Yan Prana. Prasurya Darma dilantik sebagai Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Riau atau dapat promosi dari posisi staf di Bagian Kerjasama Biro Humas Protokol dan Kerja Sama Setdaprov Riau.
Selain itu, Dedi Herman yang merupakan merupakan adik Sekdaprov Riau Yan Prana juga dilantik sebagai Kabid Ops Satpol PP Riau. Kemudian dua ajudan Gubernur Riau Syamsuar dan satu ajudan Sekdaprov turut dilantik menjadi Kepala Sub Bagian (Kasubag) di Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Riau.
Kedua ajudan Syamsuar tersebut yakni Raja Jehan Saputra dilantik sebagai Kasubag Hubungan Keprotokolan dan Alfi Sukrila sebagai Kasubag Tamu, Kepala Bagian Protokol, Biro Adpim Setdaprov Riau.
Selain ajudan Gubernur, ajudan Sekda Yan Prana, yakni Rogi dilantik sebagai Kepala Sub Bagian Penggunaan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekda Bagian Administrasi Keuangan dan Umum Sekdaprov Riau.