Ketua Apeksi harap dana kelurahan disetujui DPR
Ketua asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia (Apeksi) sekaligus Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, berharap dana kelurahan yang menjadi usulan Apeksi dapat direalisasikan dalam APBN 2019. Airin berharap DPR menyetujui usulan program dana kelurahan untuk dimasukkan ke dalam APBN 2019.
Ketua asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia (Apeksi) sekaligus Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, berharap dana kelurahan yang menjadi usulan Apeksi dapat direalisasikan dalam APBN 2019. Airin berharap DPR menyetujui usulan program dana kelurahan untuk dimasukkan ke dalam APBN 2019.
"Allhamdulilah Insyaallah DPR juga setuju, dan Insyaallah 2019 ada dana kelurahan," kata Airin usai menghadiri HSN 2018 di Ponpes Alhhontory, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin (22/10).
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Kapan bencana banjir lumpur terjadi di Tangerang Selatan? Bencana banjir lumpur dikarenakan jebolnya tanggul Situ Gintung yang berlokasi di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit bagi penduduk sekitar.
-
Bagaimana Jembatan Kaca Berendeng menggambarkan keragaman di Kota Tangerang? “Tidak hanya sebagai jembatan penghubung, Jembatan Kaca Berendeng juga menjadi ikon yang merepresentasikan heterogenitas kebudayaan di Kota Tangerang,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tangerang, Rizal Ridolloh, melalui keterangan tertulis.
-
Tempat wisata apa yang menawarkan pemandangan indah hutan dan sungai di Tangerang? Tebing Koja menawarkan panorama alam yang memukau, terutama saat matahari terbenam. Dari atas tebing, pengunjung dapat menyaksikan pemandangan hutan dan sungai yang hijau, serta kota Jakarta yang terlihat jauh di kejauhan.
-
Kapan Danau Toba terbentuk? Danau ini terbentuk akibat letusan gunung berapi super Toba sekitar 74.000 tahun yang lalu. Kejadian ini juga dianggap sebagai salah satu letusan gunung berapi terbesar dalam sejarah.
-
Apa yang ditemukan di Kota Lama Semarang? Dari ekskavasi itu, tim peneliti tidak hanya menemukan struktur bata yang diduga merupakan bagian dari benteng Kota Lama. Namun juga ditemukan artefak berupa fragmen keramik, botol, kaca, tembikar, serta ekofak berupa gigi, tulang, tanduk hewan, dan fragmen Batubara yang jumlahnya mencapai 9.191 fragmen.
Menurut Airin, dana kelurahan seperti yang diusulkan melalui Apeksi sangat membantu pemerintah kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Ini sangat membantu kami karena para pemkot yang bergerak di bidang pelayanan di perkotaan, untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat," tandas dia.
Airin mengaku, juga belum kembali menemui Presiden Jokowi terkait rencana pemberian dana kelurahan tersebut. Dia berharap dana kelurahan itu benar-benar bisa dicairkan di APBN 2019.
"Intinya bahwa beliau menyetujui dan menyepakati usulan kami dari Apeksi, dan 2019 akan dikeluarkan melalui APBN 2019. Harus dong, jangan sampai mundur lagi," kata dia.
Sebelumnya, pemerintah mengklaim telah menggelontorkan Rp 400 triliun untuk pembangunan infrastruktur selama tahun 2018. Bahkan ikut mendorong perputaran uang di desa. Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah tidak menghabiskan uang, namun memainkan uang tepat sasaran.
Jokowi menyatakan bahwa pembangunan sarana perputaran dana dapat digunakan untuk meningkatkan masyarakat desa. Di depan kepala desa dan lurah se-Indonesia, Jokowi menjanjikan akan menyediakan dana operasional.
"Untuk menyejahterakan ekonomi kerakyatan dalam pedesaan, pemerintah juga akan menggarisbawahi dana operasional desa dan kelurahan se-Indonesia untuk korban titik ekonomi baru," kata Presiden saat ini Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna ke-XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2018 di Kawasan Garuda Wisnu Kencana, Bali, Jumat (19/10).
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jazilul Fawaid mengatakan pembahasan dana kelurahan belum sampai pada pembahasan mini fraksi. Namun, kata dia, dalam rapat Banggar seluruh fraksi yang hadir setuju dengan keberadaan dana kelurahan.
"Kemarin itu belum pada pandangan akhir mini fraksi tetapi pandangan fraksi-fraksi yang ada di Badan Anggaran ketika melakukan pembahasan. Semuanya setuju, tidak ada fraksi yang tidak setuju bahwa kelurahan itu patut diperhatikan," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/10).
Jazilul juga menegaskan, partai oposisi juga setuju dengan keberadaan dana kelurahan. Sebab, kata dia, ini masalah kepentingan masyarakat banyak dan bukan kepentingan Pilpres 2019.
"Setuju. Karena ini enggak ada hubungannya dengan Pilpres, ini hubungannya dengan perhatian kita dengan pemerintah tingkat bawah yaitu kelurahan dan desa. Desa sudah mendapat perhatian, kelurahan minta," katanya.
Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga tidak sepakat jika pembahasan dana kelurahan dalam RAPBN kental dengan nuansa politik jelang Pilpres 2019. Sebabnya, lanjut Jazilul, pembahasan APBN bukan untuk kepentingan Pemilu.
"APBN bisa diklaim oleh partai apapun tetapi bahwa presiden melalui pemerintah yang ada ini yang membuat rancangannya," ujarnya.
"Kalau itu semua dianggap bahwa penyusunan APBN untuk kepentingan pilpres saya pikir salah besar karena APBN itu tidak ditujukan untuk pilpres, APBN ditujukan untuk masyarakat secara umum," ucapnya.
Baca juga:
Banggar DPR klaim semua fraksi setuju dana kelurahan
Timses Jokowi-Ma'ruf minta kubu Prabowo dukung dana kelurahan
Ketua Banggar DPR sebut dana kelurahan masuk dalam anggaran dana desa
Fadli Zon soal dana kelurahan cair jelang Pemilu: Kenapa enggak dari dulu?
PKS sebut dana kelurahan tak masuk dalam RAPBN 2019 dan tanpa payung hukum
Kubu Jokowi ungkap alasan mengapa dana kelurahan cair jelang Pilpres 2019
Sri Mulyani beberkan awal mula rencana pencarian dana kelurahan