Ketua DPR minta Polri dan Kemenhub persiapkan musim mudik secara matang
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah dan Polri agar mempersiapkan musim mudik Lebaran mendatang secara matang demi keamanan dan kenyamanan pemudik. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius agar musim mudik mendatang benar-benar lancar, aman dan nyaman.
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah dan Polri agar mempersiapkan musim mudik Lebaran mendatang secara matang demi keamanan dan kenyamanan pemudik. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius agar musim mudik mendatang benar-benar lancar, aman dan nyaman.
Bamsoet mengatakan, puncak musim mudik diperkirakan pada 9-10 Juni 2018. Sedangkan arus balik diperkirakan pada 23-24 Juni 2018. Menurut Bamsoet, Polri sebagaimana tahun-tahun sebelumnya punya peran penting dalam menangani arus mudik dan balik Lebaran.
-
Apa yang dilaporkan oleh M Azhari kepada MKD terkait dengan Bambang Soesatyo? Laporan tersebut terkait pernyataan Bamsoet bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang telah ada.
-
Siapa yang melaporkan Bambang Soesatyo ke MKD? Laporan dibuat mahasiswa Universitas Islam Jakarta bernama M Azhari terkait terkait pernyataan bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan UUD 1945.
-
Kapan Idrus Hakimy diangkat menjadi anggota DPRD Sumbar? Pada 7 November 1966, Dt. Rajo Panghulu diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR) Sumatera Barat dari fraksi Golkar.
-
Apa yang dititipkan Anies Baswedan kepada majelis hakim MK? Kita titipkan ke majelis hakim kepercayaan untuk menentukan arahnya ke depan. Kami yakin semoga majelis diberikan keberanian, kekuatan untuk memutus yang terbaik untuk Indonesia kedepan
-
Kapan puncak arus mudik diperkirakan terjadi? "Kemudian dari data yang kami dapatkan sampai sejauh ini puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada H-4 Lebaran, ada sekitar 125 ribu penumpang kereta api saat ini yang sudah membeli di H-4 tersebut," katanya seperti dilansir dari Antara.
"Terutama untuk meningkatkan keamanan berlalu lintas, meminimalisasi kerusuhan dan tindak kriminalitas, mengingat kondisi jalan akan sangat ramai dengan masyarakat yang sedang mudik," ujarnya, Senin (15/5).
Namun, kata Bamsoet, instansi lain seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga punya tanggung jawab besar untuk memastikan musim mudik lancar dan nyaman. Legislator Partai Golkar itu mengatakan, Kemenhub harus memastikan dan mempersiapkan sarana ataupun prasarana yang akan digunakan masyarakat untuk mudik melalui jalur darat, laut maupun udara.
"Prioritasnya adalah persiapan transportasi umum guna mencegah terjadinya penumpukan penumpang, meminimalisasi terjadinya kecelakaan, serta memperlancar arus mudik," tegasnya.
Untuk itu, Bamsoet juga mendorong Kemenhub agar mengawasi perusahaan-perusahaan penyedia transportasi darat, laut ataupun udara. "Agar perusahaan angkutan umum termasuk maskapai dan kapal tidak memaksakan moda transportasi yang tidak layak jalan," ujarnya.
Hal yang juga jadi perhatian Bamsoet untuk mempersiapkan musim mudik Lebaran adalah pasokan bahan bakar minyak. Menurutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus memastikan PT Pertamina mempersiapkan stok BBM yang cukup dalam rangka menyambut Ramadan dan Idul Fitri.
"Jaminan ketersediaan stok itu demi memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan BBM serta mengawasi dugaan adanya penimbunan," tuturnya.
Bamsoet juga meminta Kementerian Perdagangan dan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk meningkatkan stok persediaan bahan pangan. "Karena kebutuhan masyarakat akan pangan saat Ramadan dan Idul Fitri pasti meningkat," pungkasnya.
Baca juga:
Jelang mudik, 45 kilometer jalan di Jateng masih rusak
Kemenhub imbau pemudik tak beli tiket pesawat di hari puncak
Hindari kemacetan, Menhub Budi imbau masyarakat gunakan jalan nasional
Antisipasi kemacetan, masyarakat diimbau gunakan jalur udara dan laut saat mudik
Kemenhub sebut diskon tarif tol tak sesuai dengan kebijakan pemerintah