Ketua DPR Sebut Kesepakatan Mengurangi Emisi Harus Diwujudkan, Termasuk Indonesia
Puan mengapresiasi komitmen 19 negara dan organisasi di dunia, termasuk Indonesia untuk mengakhiri era energi fosil, terutama batu bara pada Conference of Parties (COP) ke-26 di Glasgow, Skotlandia.
Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung seluruh pemerintah di dunia menerapkan strategi pembangunan hijau atau rendah karbon secara global untuk mengurangi emisi. Puan mendorong penggunaan energi terbarukan untuk mencapai terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
"Krisis iklim terus menjadi ancaman bagi seluruh umat manusia. Komitmen untuk mengatasi perubahan iklim harus dijaga karena krisis akibat perubahan iklim akan berdampak negatif bagi pencapaian SDGs. Kita harus berinvestasi untuk masa depan sehingga green economy harus jadi strategi bersama," ujar Puan dalam keterangannya, Kamis (4/11).
-
Apa yang akan dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani terkait calon Panglima TNI? Nama calon panglima TNI akan diumumkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Calon tunggal sesuai amanah UU," imbuhnya.
-
Bagaimana Puan Maharani bisa menjadi Ketua DPR? Kini puan Maharani menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2019 hingga 2024. Dia menjadi wanita pertama yang menduduki jabatan Ketua DPR.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Siapa yang memprakarsai pembentukan Kaukus Air di DPR RI? Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana selaku inisiator melakukan peluncuran DPR RI Water Caucus secara simbolis di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/5).
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
Puan mengapresiasi komitmen 19 negara dan organisasi di dunia, termasuk Indonesia untuk mengakhiri era energi fosil, terutama batu bara pada Conference of Parties (COP) ke-26 di Glasgow, Skotlandia.
Dia mengatakan, kesepakatan untuk mengurangi emisi harus benar-benar diwujudkan oleh seluruh negara, termasuk Indonesia.
"KTT Pemimpin Dunia COP26 harus menjadi upaya global untuk mengatasi perubahan iklim melalui pembangunan yang lebih inklusif dan hijau. Maka kesepakatan untuk untuk mengurangi emisi harus benar-benar diwujudkan, termasuk Indonesia," ujar politikus PDIP ini.
"Walaupun hal tersebut masih membutuhkan waktu mengingat Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Tapi kita harus optimis mampu secepatnya memanfaatkan energi terbarukan agar membawa dunia semakin lebih baik," tegasnya.
Menurutnya, komitmen mengurangi emisi dinilai penting karena dunia berada dalam tipping point menghadapi krisis iklim. Butuh political will semua negara untuk meningkatkan ambisi penurunan emisi dan melakukan langkah adaptasi lewat strategi pembangunan hijau.
"Dunia harus bersatu menanggulangi emisi. Dan diperlukan kerja sama dari semua negara. Kerja sama internasional harus ditekankan pada investasi ekonomi hijau, dan sistem ketahanan bencana," kata mantan Menko PMK itu.
Baca juga:
Sri Mulyani Sebut RI Bisa Hentikan PLTU Hingga 2040, Ini Syaratnya
Tanggapi Menteri LHK, Pimpinan DPR Sebut Perlu Kajian Mendalam Masalah Emisi Karbon
Polisi Masih Bahas Teknis Sanksi Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi
Pengamat Nilai Aturan Uji Emisi Akan Berimbas ke Harga Jual Kendaraan Tua
Kejar Target Bebas Emisi Karbon, Pemerintah Andalkan Lahan Gambut dan Mangrove
Pupuk Kaltim Tekan Emisi Karbon 683.520 Ton dalam Setahun
Pajak Karbon Mulai Berlaku April 2022, Simak Rencana Kebijakannya
Negara maju, kata Puan, harus memberikan bantuan kepada negara berkembang dalam upaya menghijaukan bumi. Indonesia punya target transformasi penggunaan batu bara menjadi listrik pada 2056 sehingga untuk bisa mencapai penghentian penggunaan energi fosil pada 2040 masih membutuhkan bantuan.
"Negara-negara maju harus memimpin dalam pengurangan emisi, dan memberikan bantuan keuangan dan teknis untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi negara berkembang. Kita harus mewarisi dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang, dunia yang lebih aman, lebih adil, dan lebih sejahtera," ucap Puan.
Dalam KTT COP26, seratus lebih pemimpin dunia juga mengikrarkan janji untuk mengakhiri deforestasi (penebangan hutan) dan mengembalikan fungsi hutan pada tahun 2030, termasuk Indonesia. Puan pun meyakini hal tersebut dapat terwujud apabila dunia internasional konsisten menjalaninya.
"Walaupun tetap harus dilihat kemampuan dan kebutuhan dari tiap-tiap negara. Tapi pada dasarnya, Indonesia terus berupaya mewujudkan penghentian deforestasi," jelas Puan.
Puan mengatakan, DPR RI akan terus mengawal setiap kebijakan dan program-program pemerintah terkait isu ini. Menurutnya, Indonesia harus mampu mewujudkan pembangunan ekonomi yang hijau.
"Harus ada kesinambungan antara perlindungan terhadap alam dengan program-program pembangunan nasional," tutup Puan.