Ketua DPRD Malang mundur meski tak tahu terlibat kasus apa di KPK

Ketua DPRD Malang mundur meski tak tahu terlibat kasus apa di KPK. Arief mengaku tidak sendirian menjadi saksi di KPK sekitar April 2016 lalu. Keseluruhan yang dipanggil juga tidak hanya anggota DPRD, tetapi juga dari eksekutif bahkan Walikota Malang.

Arief Wicaksono memutuskan mundur sebagai Ketua DPRD Kota Malang setelah penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dirinya telah menerima surat penetapan sebagai tersangka dari KPK.

Arief mengaku disangkakan menerima gratifikasi dalam proses penyusunan APBD pada 2016. Namun dirinya belum paham tentang sangkaan tersebut.

"Kasus gratifikasi atau apa, tahun 2016. Nggak tahu saya. Saya tiga kali dipanggil KPK sebagai saksi untuk menjelaskan proses APBD dan lain sebagainya," kata Arief dalam konferensi pres di Kantor DPC PDIP Kota Malang, Kamis (10/8).

Arief mengaku tidak sendirian menjadi saksi di KPK sekitar April 2016 lalu. Keseluruhan yang dipanggil juga tidak hanya anggota DPRD, tetapi juga dari eksekutif bahkan Walikota Malang.

"Kalau dari DPRD Kota Malang ada beberapa, tapi saya lupa. Tidak banggar semua, dari teman-teman saja. Banyak dari eksekutif juga, dari PU, dari Bappeda ada juga. Sekda juga dimintai keterangan. Kemungkinan Walikota juga dimintai keterangan," akunya.

Atas penetapan tersangka tersebut, Arief berjanji akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pembuktian secara hukum. Karena itu, dirinya mengundurkan diri sebagai Ketua DPRD Kota Malang.

"Agar saya konsentrasi terhadap apa yang disangkakan oleh KPK, lewat surat yang saya buat, tanpa tekanan siapapun, saya hari ini mengundurkan diri sebagai Ketua DPRD," katanya.

Arief siap mengikuti proses sesuai tahapan hukum dan meminta tetap memegang azas praduga tidak bersalah. Pihaknya juga membantah atas singkatan tersebut, dan merasa tidak pernah menerima gratifikasi.

"Itu yang disangkakan ke kita, belum pernah kita terima. Semua pertanyaan tentang program dan kegiatan-kegiatan. Ndak ada itu (gratifikasi) yang disangkakan. Tidak ada itu," katanya.

Baca juga:
Pimpinan KPK: Operasi tangkap tangan bukan musibah tapi berkah
Kasus suap Kasi Intel Kajati Bengkulu masuki tahap penuntutan
Dalami dugaan suap dana desa, KPK periksa staf Kejari Pamekasan
JK sebut TP4 Kejagung tak bisa pantau semua proyek di Indonesia
Jurus Jaksa Agung tangkal kritik usai anak buahnya diciduk KPK
Jokowi minta dana desa diawasi karena rentan diselewengkan
Kongkalikong di Pamekasan, Bupati & Kajari berlabuh di rumah tahanan