Ketua Fraksi Demokrat DKI Taufiqurrahman Resmi Polisikan Rian Ernest
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman resmi mempolisikan Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Rian Ernest ke Polda Metro Jaya. Taufiqurrahman mempolisikan Rian atas dugaan pencemaran nama baik tentang adanya politik uang dalam proses pemilihan wakil gubernur DKI.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman resmi mempolisikan Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Rian Ernest ke Polda Metro Jaya. Taufiqurrahman mempolisikan Rian atas dugaan pencemaran nama baik tentang adanya politik uang dalam proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.
"Laporan saya diterima hari ini oleh Polda Metro Jaya, dan ke depan sama-sama saya pribadi berdoa agar proses laporan ini berjalan lancar dan hukum benar benar ditegakkan," kata Taufiqurrahman saat ditemui di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Polda Metro Jaya, Kamis (18/7).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Siapa yang diusung oleh partai-partai pendukung Prabowo-Gibran? Dua nama yang santer bakal meramaikan Pilkada Jakarta adalah dua mantan Gubernur Ibu Kota dan Jawa Barat yakni Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Anies sebagai calon inkumben tampaknya bakal diusung oleh partai-partai pendukungnya di Pilpres 2024. Begitu juga dengan Ridwan Kamil yang didukung barisan partai pendukung Prabowo-Gibran.
-
Kapan Demokrasi Pancasila diterapkan di Indonesia? Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Dahulu, Indonesia sempat menganut ideologi Demokrasi Pancasila.
-
Bagaimana Demokrat akan mendekati partai lain? Selain itu, dia menuturkan bahwa Demokrat membuka komunikasi dengan pihak manapun. Sehingga, ujarnya segala kemungkinan yang ada bakal dikaji secara mendalam.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Kapan Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi dibentuk? Deklarasi dihadiri sejumlah tokoh antara lain Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Bakrie, budayawan M Sobary, Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu. F-PDR turut melibatkan elemen masyarakat dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa, buruh, petani, nelayan yang berjuang untuk menegakkan demokrasi dan konstitusi demi Indonesia yang lebih baik di tengah kondisi politik Indonesia makin jauh dari cita-cita reformasi.
Laporan itu tertuang di LP/4341/VII/2019/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 18 Juli 2019. Rian diancam Pasal 310 ayat 1 KUHP dan atau Pasal 311 ayat 1 KUHP dan atau Pasal 14 ayat 1, 2 UU No. 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Hukum Pidana Pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran.
Dalam laporan ini, Taufiqqurrahman membawa bukti berupa video saat Rian saat konferensi pers di kantor PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (15/7) lalu. Taufiqqurrahman mengklaim didukung penuh oleh seluruh anggota DPRD DKI Jakarta.
"Saya anggota DPRD juga, saya ke sini sudah koordinasi ke anggota DPRD lain, insyallah mendukung saya juga," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest sempat mengungkap adanya dugaan politik uang dalam proses pemilihan wagub DKI Jakarta. Hal ini disampaikannya dalam sebuah konferensi pers pada hari Senin, 15 Juli 2019.
Saat itu, Rian menyatakan anggota DPRD DKI menerima uang untuk datang di kuorum pemilihan wagub DKI. Sehingga, siapa pun yang terpilih nantinya memang sudah diatur sejak awal.
"Pokoknya untuk datang di kuorum, untuk datang duduk itu ada uangnya. Jadi nanti siapa pun ini bisa atur apakah paripurna mau jadi menyetujui atau menolak. Terserah yang mengatur ini semua. Siapa yang mau ikut diatur ada uangnya, kebayang ya dan satu kursi ratusan juta. Tapi ini rumor ya sekali lagi, saya sampaikan, rumor," tutur Rian.
Baca juga:
Rian Ernest Soal Dipolisikan Demokrat: Harusnya DPRD DKI Berterima Kasih
Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Polisikan Rian Ernest
PSI Heran PAN Masih Pertahankan Taufik Kurniawan di DPR
M Taufik Minta PSI Buktikan Tudingan soal Politik Uang di Pemilihan Wagub
PSI: Partai Koalisi BPN Sebaiknya Jadi Oposisi
PSI: Jangan Bebani Napi dengan Syarat Membaca Alquran