Ketua KPK janjikan hadiah pada pelapor kasus korupsi
Hingga saat ini pihak yang mengklaim hadiah dari pelaporannya baru dua orang. Padahal KPK sudah memutuskan banyak kasus. Karena, pelapor yang lainnya tidak meminta hadiah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menawarkan hadiah kepada masyarakat yang melaporkan kasus korupsi. Hadiah dapat diklaim atau akan diberikan setelah kasusnya dinyatakan tuntas.
"Mengadu saja ke KPK, jangan memfitnah. Anda harus punya bukti lengkap. Namamu disembunyikan dulu, tapi nanti kalau ingin hadiahnya dibuka namanya," kata Ketua KPK Agus Rahardjo kepada peserta diskusi terbuka di Universitas Brawijaya Malang, Jumat (4/5).
-
Apa yang dikatakan oleh Agus Rahardjo terkait kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Siapa yang disebut oleh Agus Rahardjo sebagai orang yang meminta kasus korupsi e-KTP dengan terpidana Setya Novanto dihentikan? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Bagaimana Karen Agustiawan melakukan korupsi? Firli menyebut, Karen kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri di antaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini Pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
Agus mengatakan, janjinya itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan dipastikan tidak melanggar undang-undang. Bahkan besarannya pun sudah diatur dalam ketentuan tersebut, berdasarkan besaran uang yang dikembalikan ke negara.
"Anda akan berhak mendapatkan uang 2 per mil dari uang yang dikembalikan," tegasnya.
"Kamu harus membuka identitasmu (saat menerima). Tapi saat pas melapor, kita mengikuti alat bukti yang lengkap, tidak perlu dibuka namanya. Namanya bisa disembunyikan," tegasnya.
Mantan Kepala LKPP ini menuturkan, hingga saat ini pihak yang mengklaim hadiah dari pelaporannya baru dua orang. Padahal KPK sudah memutuskan banyak kasus. Karena, pelapor yang lainnya tidak meminta hadiah.
"Yang mengklaim minta hadiah hanya dua orang, masa tidak minta hadiah kita panggil. Yang mengklaim minta hadiah dua orang. Dan Anda tidak tahu kan siapa," katanya berjanji siap menutup kerahasiaan.
Terkait kasus korupsi Kota Malang, Agus mengaku prihatin. Apalagi alat bukti yang tidak begitu besar. Tetapi ditegaskan, bahwa korupsi adalah tindak pidana yang melanggar hukum.
"Saya mohon maaf ya karena walikotamu kena, punya banyak anggota dewan ya kena juga. Tapi ya itu lah. Saya sebenarnya yang sangat prihatin, kalau dari alat bukti yang tersedia terutama temen-temen Dewan itu kan uangnya tidak begitu besar. Tapi sekecil apapun jangan dilakukan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pelajaran bagi anggota dewan yang lain," urainya.
Sementara ditanya, tentang kasus Kota Malang apakah merupakan pelaporan masyarakat, Agus pun hanya tersenyum.
Baca juga:
Ketua KPK dapat kejutan dari Persaudaraan Agus Sejagad
Ini jawaban Ketua KPK didesak dalami soal rekaman Menteri Rini Soemarno
KPK tetapkan mantan Wakil Bupati Malang tersangka korupsi di Mojokerto
Status hukum bupati Mojokerto segera diumumkan KPK
KPK bakal bantu Capres telusuri rekam jejak bakal Cawapres