Kisruh KPK vs Polri, Jokowi disebut jadi boneka partai

"Presiden Jokowi jangan hanya menjadi 'Popi' (sebutan boneka dalam bahasa Manado)," kata pendemo.

Kisruh berkepanjangan yang terjadi saat ini antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dinilai akibat kurang tegasnya Presiden Jokowi. Hal ini disampaikan massa pendemo yang mendatangi halaman gedung DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Senin (2/2), sekitar pukul 14.00 WITA, siang.

"Presiden Jokowi jangan hanya menjadi 'Popi' (sebutan boneka dalam bahasa Manado). Presiden harus tegas, harus berani mengambil sikap. Dia dipilih rakyat, bukan karena tekanan parpol sehingga dia menang sehingga presiden harus bisa menunjukkan sikap sebagai seorang negarawan," seru Jul Takalliuang salah satu perwakilan pendemo dengan lantang.

Massa yang datang dengan membawa spanduk bertuliskan 'Save KPK save Indonesia' ini memberi dukungan moral terhadap KPK dan meminta Polri untuk benar-benar tegas dalam memberantas korupsi yang terjadi di lingkungannya.

Menanggapi aspirasi pendemo yang berasal dari berbagai elemen seperti AMMALTA, Yayasan Suara Nurani Minaesa, Pegiat Anti Korupsi (PAK) Sulut, Yayasan PEKA, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMD) dan Center for Alternatif Policy (CAP). Legislator Partai Keadilan Sejahtera Amir Liputo yang menemui pendemo didampingi beberapa legislator lainnya, berjanji akan menyuarakan aspirasi massa ke Presiden termasuk beberapa poin penting yang disuarakan.

"Apa yang disampaikan saudara-saudara menjadi bahan masukan bagi kami. Kami punya kewajiban moral secara konstitusi untuk menyampaikan aspirasi ini kepada Presiden," ujar Liputo.