KKP realisasikan program prioritas untuk hidupkan kembali karamba jaring
Untuk itu, salah satu fokus KKP yaitu memastikan bahwa sarana budidaya karamba jaring apung (KJA) yang ada di masyarakat berfungsi optimal dan memberikan benefit yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Berbagai upaya dan kerja keras terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memastikan bahwa berbagai sarana prasarana dan infrastruktur perikanan budidaya termasuk budidaya laut berfungsi optimal dan produktif.
Untuk itu, salah satu fokus KKP yaitu memastikan bahwa sarana budidaya karamba jaring apung (KJA) yang ada di masyarakat berfungsi optimal dan memberikan benefit yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, DJPB pada tahun 2017 menetapkan program pengisian KJA rakyat yang mangkrak sebagai salah satu program prioritas. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, di hadapan ratusan penerima bantuan program pengisian KJA rakyat saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, Selasa (5/9).
"Kesejahteraan pembudidaya ikan merupakan konsen kami, oleh sebab itu KKP terus berupaya memastikan agar berbagai sumberdaya yang ada, termasuk sarana prasarana budidaya seperti KJA tidak mangkrak dan berfungsi secara optimal dan bermanfaat nyata bagi masyarakat," ungkap Slamet.
Slamet menambahkan bahwa KJA yang terdistribusi saat ini banyak berasal dari lintas kementerian. Total bantuan KJA hingga tahun lalu sebanyak 15.583 lubang termasuk dari kementerian atau instansi terkait termasuk pemerintah daerah (pemda), dari jumlah tersebut bantuan KJA dari DJPB sebanyak 7.316 lubang (47,7%). Artinya, ini menjadi hal yang perlu disikapi bahwa penting kementerian maupun pemda terkait berkoordinasi dengan KKP sebagai kementerian teknis yang membidangi masalah perikanan budidaya, sehingga masalah inefisiensi dapat diatasi dengan baik.
Sebagaimana diketahui, pasca terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 32 Tahun 2016 tentang perubahan atas Permen KP Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup, atmosfer usaha perikanan budidaya laut dengan komoditas seperti kerapu kembali normal dan makin membaik, sehingga KKP berkomitmen untuk terus mendorong dan meningkatkan usaha di sektor ini.
Sebagai bentuk komitmen akan hal tersebut, pada tahun 2017 KKP menargetkan program
pengisian KJA rakyat sebanyak 250 unit (1.000 lubang), dimana diharapkan akan mampu
menghasilkan produksi ikan lebih dari 218 ton/tahun dengan nilai produksi sebesar ± Rp. 17,51 milyar. Disamping itu program ini juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja hingga 817 orang per tahun, dengan kisaran pendapatan kotor yang mampu diraup kelompok pembudidaya mencapai Rp. 80 – 182 juta/tahun.
"Potensi ekonomi yang dapat dicapai dari optimalisasi KJA rakyat ini sangat besar, jika 80 persennya saja KJA bantuan dari berbagai instansi tersebut dapat kita manfaatkan, maka setidaknya produksi ikan yang dapat kita peroleh sebesar 2.718 ton/tahun dan nilai ekonomi yang dapat diraup mampu mencapai Rp. 218,3 milyar per tahun, saya rasa ini nilai yang sangat fantastis" rinci Slamet.
Sebagai bagian dari realisasi program pengisian KJA rakyat, KKP melalui Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung menyerahkan bantuan berupa 170.000 ekor benih ikan kakap, kerapu dan bawal bintang untuk 85 unit atau 340 lubang KJA yang tersebar di berbagai daerah di provinsi Lampung, yaitu di Kabupaten Pesawaran 69 unit dan Lampung Selatan 16 unit. Sedangkan untuk KJA yang tersebar di Kepulauan Seribu Jakarta sebanyak 40 unit atau 160 lubang dengan jumlah benih ikan yang diserahkan sebanyak 80.000 ekor.
Untuk mendukung program tersebut, KKP juga memberikan bantuan pakan yaitu sebanyak 108 ton di Kabupaten Pesawaran, 23 ton di Kabupaten Lampung Selatan dan 64 ton untuk mendukung program di Kepuluan Seribu DKI Jakarta.
Ditanya mengenai strategi pelaksanaan program pengisian KJA rakyat, Slamet mengaku bahwa pihaknya telah memiliki strategi konkrit untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Setidaknya ada 5 (lima) strategi yang akan ditempuh, Pertama, memfasilitasi aksesibilitas terhadap input produksi yang efisien. Peran fasilitasi bagi kemudahan akses input produksi seperti benih berkualitas dan pakan akan didorong melalui UPT Ditjen Perikanan Budidaya.
Kedua, mendorong Penguatan Kelembagaan dan kemitraan usaha. Ketiga, fokus pada komoditas yang berbasis pasar. Komoditas budidaya laut akan diarahkan untuk jenis ikan yang berbasis pada keinginan dan trend pasar, sehingga mampu berdaya saing. Keempat, pembangunan dan perbaikan sarana prasarana dan infrastruktur. Ini juga akan didorong untuk menciptakan efisiensi produksi dan menjamin konektivitas yang efisien dari hulu ke hilir. Dan Kelima, menyediakan akses informasi teknologi, bimtek, pendampingan dan penyuluhan.
Kembangkan budidaya laut lepas pantai (Offshore)
Slamet menambahkan bahwa selain program pengisian KJA rakyat, mulai tahun 2017 KKP juga memperkenalkan teknologi budidaya lepas pantai berupa KJA offshore. Melalui KJA offshore diperkenalkan modernisasi teknologi pada bidang budidaya laut. Teknologi yang full mengadopsi teknologi yang diterapkan di Norwegia ini disinyalir akan mampu menggenjot produksi kakap putih secara signifikan. Rencananya menurut Slamet, KJA offshore ini akan terlebih dahulu difokuskan di tiga kawasan strategis yaitu perairan Kepulauan Karimunjawa Jawa Tengah, Pangandaran Jawa Barat dan Pulau Sabang Aceh.
"Kami sudah menyusun bussiness plan untuk memetakan mata rantai bisnis yang akan dibangun nantinya, intinya kami berharap pembangunan KJA offshore ini akan memberikan multiplier effect khususnya bagi pemberdayaan masyarakat. Pembangunan KJA offshore ditargetkan selesai pada bulan November nanti dan awal Desember sudah dapat dilakukan tebar benih ikan perdana," jelas Slamet.
Ditanya mengenai pemilihan komoditas kakap putih, Slamet menambahkan karena kakap putih memilliki pangsa pasar ekspor yang lebih luas selain kerapu. "Kita targetkan produksi ikan kakap putih dari ketiga lokasi ini mencapai 2.415 ton atau setara dengan nilai 169 milyar pertahun," tambah Slamet.
Seperti diketahui, kebutuhan benih untuk KJA offshore mencapai 3,6 juta ekor benih (1,2 juta ekor benih/unit), dalam memenuhi kebutuhan tersebut KKP akan mendorong UPT Ditjen Perikanan Budidaya untuk memproduksi benih, disamping tentunya kerjasama dengan pihak swasta untuk kekurangannya. Masyarakat juga akan dilibatkan khususnya pada segmen penggelondongan benih, dimana rencananya akan mampu memberdayakan sebanyak ± 1.450 orang. Program ini akan secara langsung memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan kata lain tetap mengedepankan pengembangan yang family based-aquaculture.
Kepala BBPBL Lampung, Mimid Abdul Hamid saat dimintai keterangannya menjelaskan bahwa lama pemeliharaan untuk ikan Kakap Putih dan Bawal Bintang berkisar antara 6-8 bulan sedangkan Kerapu antara 10-12 bulan dengan tingkat kelangsungan hidup atau survival rate (SR) mampu mencapai 80% dan ukuran panen 500 – 700 gr/ekor dengan harga yang makin kompetitif dan menarik.
”Pasar domestik dan ekspor untuk berbagai komoditas ikan laut seperti kerapu, bawal bintang dan kakap makin menggairahkan, harganya pun cukup stabil. Di pasar domestik, harga kerapu mencapai Rp. 90 ribu/kg dan harga ekspor sekira Rp. 200 ribu/kg. Harga ikan Kakap Putih dan Bawal Bintang di pasar domestik pun cukup stabil sekira Rp. 50 ribu/kg”ungkap Mimid.
Sugito, pengusaha budidaya laut di Bandar Lampung turut memperkuat pernyataan Mimid. Sugito menyampaikan bahwa permintaan ikan bawal bintang saat ini bukan saja berasal dari negara tradisional pengimpor bawal bintang asal Indonesia seperti Singapura, namun saat ini negara-negara asal timur tengah pun berminat mengimpor ikan bawal bintang Indonesia.
Secara nasional perkembangan produksi perikanan budidaya dalam kurung waktu 5 tahun (2011- 2016) menunjukkan tren yang positif dengan kenaikan rata-rata pertahun sebesar 19,08%, Kinerja positif produksi perikanan nasional dibarengi dengan nilai tukar usaha pembudidaya ikan (NTUPi) yang berada pada level cukup baik yaitu selalu di atas 100.
"Capaian nilai NTUPi pada bulan Agustus 2017 ini sangat menggembirakan, yaitu 110,59. Angka NTUPi yang melebihi 100 menunjukkan bahwa usaha budidaya dalam kategori cukup efisien. Capaian ini didorong oleh berbagai program Ditjen Perikanan Budidaya yang memberikan dampak positif diantaranya program gerakan pakan mandiri dan dukungan 100 juta benih yang berkontribusi meningkatkan nilai tambah margin keuntungan yang diraup para pembudidaya ikan. Kita semakin optimis, perikanan budidaya akan semakin berkontribusi besar untuk kemajuan ekonomi negara kita," pungkas Slamet.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Kapan Kementan melakukan ekspor komoditas pertanian? Berdasarkan data BPS, Wapres menyebut volume nilai ekspor hingga Juni 2023 mencapai 21,2 juta ton.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Apa saja fungsi Kementerian Pertahanan RI? Kemenhan RI memiliki beberapa fungsi, yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan. Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.