Komisi I DPR akan Panggil Menhan, Panglima TNI, Menlu Hingga BIN Bahas Natuna
Sukamta memandang secara teknis, pengamatan di kawasan laut Natuna terjadi tumpang tindih.
Komisi I DPR berencana memanggil seluruh mitra membahas kegaduhan kapal China masuk ke perairan Natuna, Kepulauan Riau. Mitra Komisi I yang akan dipanggil di antaranya, Kementerian Luar Negeri, TNI, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, BIN dan Bakamla.
"Kami merencanakan mengundang mitra kami seperti Kementerian Luar Negeri, TNI, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI, BIN, dan Bakamla, Kamis rapat bersama ingin tahu detil masalah secara teknis," kata Anggota Komisi I DPR Sukamta saat diskusi bertemakan Kedaulatan RI Atas Natuna bersama Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) di Jakarta, Senin (13/1).
-
Dimana merek mobil China lainnya akan masuk di Indonesia? Produsen mobil China kini memperluas pasarnya ke berbagai negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Setelah kehadiran Wuling, DFSK, Chery, dan BYD di Indonesia, banyak merek mobil China lainnya yang dikabarkan akan menyusul untuk memasuki pasar otomotif Tanah Air.
-
Kapan Kapal Ekspress Bahari berangkat ke Pulau Menjangan Kecil? Kapal itu hanya jalan di hari-hari tertentu.
-
Kapan kapal Zaman Perunggu dari Turki diangkat? Meskipun terendam pada kedalaman 27 meter, hal itu tidak menghalangi upaya para arkeolog untuk mengangkatnya pada tahun 1960.
-
Kapan bangkai kapal itu ditemukan? Demikian menurut pernyataan pers dari Kementerian Budaya dan Media Kroasia pada 23 Juni lalu.
-
Mengapa kapal Dinasti Ming tenggelam di Laut China Selatan? Para peneliti meyakini kapal tersebut dimuat di wilayah Jingdezhen dan berfungsi sebagai kapal ekspor, mengingat pada abad ke-14, Jingdezhen menjadi pusat produksi porselen terbesar di China.
-
Kenapa kapal selam Nazi tenggelam di Karimunjawa? Berdasarkan sejarahnya, kapal selam Nazi itu ditembak dengan torpedo oleh pasukan sekutu pada tahun 1944.
Sukamta memandang secara teknis, pengamatan di kawasan laut Natuna terjadi tumpang tindih. Apakah dilakukan Bakamla atau TNI Angkatan Laut. Dia menilai ada perbedaan walau tak mencolok.
Oleh karena itu, DPR ingin mendengar, memberikan dukungan secara politik terkait polemik di Natuna. Dia melihat, salah satu masalahnya adalah pemerintah belum memberdayakan seluruh potensi ekonomi secara maksimal.
"Wilayah kita luas sekali tetapi kita tak memberdayakan ekonomi secara maksimal di situ. Ini jadi persoalan yang nanti kalau diperlukan pemerintah membuat proposal anggaran APBN. Saya kira DPR punya suara di situ untuk memperkuat," yakin politisi PKS ini.
Sukamto berharap, kawasan Natuna dapat lebih diperkuat ke depannya. Jika Badan Keamanan Laut atau Bakamla yang menjadi garda terdepannya, maka diharapkan pemerintah dapat menambah armada dan sumber daya mereka.
"Jelas armadanya harus diperkuat, kalau kita lihat coast guard China yang mengawal nelayannya kan ukuran kapal tonasenya lebih besar daripada KRI kita. Tentu kita berharap Bakamla kita perkuat kasih armada yang cukup dan sumber daya yang cukup untuk mengamankan ke depannya," tandas Sukamta.
Reporter: M Radityo
(mdk/ray)