Komisi IX DPR ingin anggaran kesehatan lebih tinggi dari pendidikan

"Artinya 20 persen dana pendidikan sedangkan kesehatan belum mencapai 5 persen, baru 4 koma sekian," kata Siti Masrifah.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi, Siti Masrifah menegaskan seharusnya masalah kesehatan menjadi yang utama diperhatikan pemerintah. Bahkan kalau bisa anggaran kesehatan bisa lebih tinggi dari pendidikan. Sebab pelayanan kesehatan tidak bisa ditunda.

"DPR ingin anggaran kesehatan, orang Jawa bilang kenyang, kemudian setelah kenyang harus sehat, setelah itu harus pintar. Artinya 20 persen dana pendidikan sedangkan kesehatan belum mencapai 5 persen, baru 4 koma sekian. Harusnya kesehatan bisa melebihi anggaran pendidikan," kata Siti dalam diskusi Forum Alumni Aktivis Pers Mahasiswa di D’ Resto Cafe, Pasar Festival, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan‎, Minggu (9/8)..

Dia mengaku geram terhadap nasib beberapa pasien yang kesulitan menggunakan pelayanan BPJS Kesehatan. Salah satunya, waktu untuk aktivasi yang lama hingga menunggu 14 hari bahkan di lapangan ditemuinya hingga molor sebulan.

‎"Maksimal 3 hari, ini DPR yang minta. Ternyata untuk dokter BPJS perlu sekian, kurang ajar, awas nanti. Mungkin aturannya benar tapi ada yang salah dengan pelaksanaannya. DPR kan pengawasan, anggaran, kemudian yang terakhir bikin legislasi. Kita rumuskan seperti apa yang tepat," terang dia.

Lanjut dia, pasien yang ikut BPJS terbagi dua, yaitu mandiri ada PBI (peserta penerima bantuan iuran). Dia menegaskan harusnya seluruh pasien baik PBI atau non-PBI diberikan pelayanan sesuai aturan.

"Ada beberapa rumah sakit memang yang dia punya dana sosial yang mencover itu. Mudah-mudahan kalau memang itu pasien BPJS dan permasalahan keterlambatan administrasi saya kira masih bisa diusulkan untuk dibantu pemerintah. Harusnya sudah dicover," tuturnya.

Di sisi lain menurutnya, ada beberapa pasien BPJS yang mendadak menjadi manja. Misalnya saja dia menentukan sendiri apakah layak dironsen atau tidak. Selain itu ada pula yang ingin terus-menerus berada di rumah sakit untuk mendapat perawatan, meski kesehatannya sudah terjamin.

Baca juga:
Politikus PKB sebut BPJS Kesehatan banyak kelemahan
Akhir tahun, BPJS Kesehatan perkirakan defisit Rp 6 triliun
BPJS tak haram, OJK minta masyarakat tetap mendaftar
Menteri Agama enggan berkomentar soal BPJS haram
Realisasikan BPJS syariah, OJK bentuk tim gabungan
Hasil sidang Bahtsul Matsail, NU nyatakan BPSJ tidak haram
DKR Depok sepakat dengan fatwa haram MUI soal BPJS