Komisi IX nilai pembandingan jumlah TKI dan TKA hanya alibi
"Perbandingan itu tidak apple to apple. Kenapa tenaga kerja kita memilih keluar itu karena pemerintah tidak menyediakan lapangan pekerjaan memadai. Tapi justru malah menggunakan tenaga kerja asing," ujar Saleh Daulay selaku Wakil Ketua Komisi IX DPR. Dia menyentil janji pemerintah membuka 10 juta lapangan kerja.
Tenaga kerja asing menjadi momok bagi serikat buruh di Indonesia sekaligus perdebatan antara pemerintah dengan DPR. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menilai jumlah tenaga kerja Indonesia di luar negeri justru lebih besar ketimbang jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia.
Saleh Daulay selaku Wakil Ketua Komisi IX DPR mengkritisi pandangan tersebut. Menurutnya jumlah TKI yang berada di luar negara tidak bisa dibandingkan dengan jumlah TKA di Indonesia.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Apa yang didukung oleh DPR terkait kerja sama Australia dan Jawa Barat? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin menyampaikan apresiasi dan dukungannya.
-
Dimana DPR mengapresiasi kinerja Kejagung? Hal itu disampaikannya dalam rangka penganugerahan Adhyaksa Awards 2024 yang dihadiri Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin serta Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto, Jumat (5/7) malam.
-
Bagaimana DPR mendorong kerja sama Australia dengan Jawa Barat di bidang peternakan? “Seperti yang kita ketahui, Victoria punya potensi yang sangat besar terhadap peternakan. Sedangkan, Jawa Barat juga memiliki kebutuhan rata-rata 700 ribu ekor sapi per tahun, tapi saat ini hanya 30 persen saja yang bisa dipenuhi oleh produsen lokal. Sehingga, tentu hal ini menjadi peluang kerjasama yang baik bagi investor produk peternakan Victoria untuk memenuhi kebutuhan daging di Jawa Barat,” urai Puteri.
-
Di mana kerja sama ini ditandatangani? Penandatangan MoU dilakukan oleh Direktur Utama PT Indonesia Comnets Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi dengan Direktur Utama PT Alita Praya Mitra, Teguh Prasetya, disaksikan oleh Nokia Asia Paific Enterprise Lead, Stuart Hendry di Mobile World Congress, Barcelona, hari ini.
"Perbandingan itu tidak apple to apple. Kenapa tenaga kerja kita memilih keluar itu karena pemerintah tidak menyediakan lapangan pekerjaan memadai. Tapi justru malah menggunakan tenaga kerja asing," ujar Saleh di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Selasa (1/5).
"Itu hanya alibi mereka saja," imbuh Saleh.
Wakil Sekretaris Jenderal PAN itu menyentil janji pemerintah membuka 10 juta lapangan pekerjaan yang dianggap belum terealisasikan dengan maksimal. Dia mengatakan, di tahun ketiga pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, kuantitas lapangan pekerjaan stagnan.
Kondisi tersebut dinilai Saleh tidak mencerminkan janji pemerintah yang tiap tahunnya saat ini masih berkutat pada 2 hingga 3 juta lapangan pekerjaan, tanpa ada lapangan pekerjaan baru.
Ia juga mendesak pemerintah terang-terangan mempublikasi data perihal jumlah lapangan pekerjaan di Indonesia saat ini.
"Realisasi 10 juta lapangan pekerjaan. Mestinya kalau Menaker katakan 2 juta (lapangan pekerjaan) 1 tahun berarti ini sudah 6-7 juta yang ada. Kami minta fakta dan data," jelasnya.
Sementara itu, memperingati hari buruh tahun ini salah satu poin yang menjadi kritik keras dari serikat pekerja adalah Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing. Perpres tersebut dianggap "angin segar" warga negara asing untuk bekerja di Indonesia.
DPR sebagai legislatif pun bereaksi. Sejumlah fraksi seperti PKS, Gerindra mewacanakan panitia khusus guna mengevaluasi tenaga kerja asing. PAN juga memberi sinyal keikutsertaannya dalam Pansus tersebut.
"Ya mungkin setelah reses ini akan kita diskusikan. Ketua fraksi sih sudah menyatakan kita akan ikut Pansus," katanya.
Baca juga:
Demo peringati May Day, KSBSI bandingkan aturan TKA era Jokowi dan SBY
PAN sebut ada MoU setiap proyek dari China harus pakai tenaga kerja asing
Kerja mudah gaji berlimpah
Buruh FSP LEM demo depan DPR, tolak Perpres soal TKA
Kepincut cari duit di Indonesia
Bos BKPM sebut Indonesia masih kekurangan tenaga kerja terampil
Bantah Fadli Zon, PKB baru setuju pembentukan Panja TKA