Komisi VIII desak Kemenag tindak biro perjalanan haji & umroh nakal

Komisi VIII memandang perlu adanya penegakan hukum yang tegas dan keras terhadap biro haji yang nakal serta tak berizin.

Komisi VIII DPR mendesak Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama untuk membuka pelayanan pengaduan masyarakat. Desakan itu tak lepas dari makin maraknya biro-biro perjalanan haji dan umroh nakal serta tidak memiliki izin.

Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay setiap pengaduan harus ditindaklanjuti dalam rangka mengantisipasi terulangnya kasus-kasus penipuan berkedok penyelenggaraan ibadah umroh. Selain itu, Ditjen PHU harus pro-aktif mengambil langkah-langkah hukum jika ada laporan.

"Tadi malam, Komisi VIII telah mendapat penjelasan mengenai duduk persoalan tentang kasus-kasus yang terjadi belakangan ini. Karena dianggap penting, rapat yang seyogyanya ditutup pukul 21.30 WIB molor hingga pukul 01.20 WIB dini hari. Harapan kita, semua kesimpulan dan rekomendasi rapat tadi malam dapat dilaksanakan," kata Saleh kepada merdeka.com melalui pesan singkat, Jakarta, Selasa (26/5).

Terkait Jaya Mandiri Bersama Indonesia (JMBI), Ditjen PHU menjelaskan tidak pernah mengeluarkan izin kepada perusahaan tersebut. Sehingga, biro perjalanan itu dinilai melakukan pelanggaran dan diduga penipuan. Sebagai tindak lanjut, Ditjen PHU telah melaporkannya ke Bareskrim Polri.

"Salah satu yang kita minta untuk diamankan adalah adanya laporan masyarakat bahwa JMBI telah menerima pembayaran dari ribuan calon jamaah umroh lain. Komisi VIII mendesak ditjen PHU untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar uang jamaah yang telah dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya," jelasnya.

Selain itu, Komisi VIII juga meminta agar ditjen PHU mengumumkan daftar biro perjalanan haji dan umroh resmi yang diakui Kementerian Agama. Dengan begitu, masyarakat yang hendak menunaikan ibadah dapat memilih biro perjalanan resmi untuk berangkat umroh ke tanah suci. Daftar nama itu, bahkan diminta disebarluaskan ke seluruh Departemen Agama (Depag) di seluruh Indonesia.

"Tadi malam, Dirjen PHU menjelaskan bahwa mereka sudah mengampayekan slogan '5 pasti' sebagai panduan kepada para calon jamaah umroh. Tetapi itu baru ada di website Kemenag. Kita merasa itu belum efektif karena banyak warga yang belum tentu membuka website tersebut. Karena itu, sosialisasinya perlu diperluas sampai ke tingkat kakandepag se-Indonesia," tambah Saleh.

Ditjen PHU juga diminta untuk secara pro-aktif melaporkan biro-biro perjalanan umroh yang tidak berizin namun tetap nekat memberangkatkan jemaah. Untuk itu, Ditjen PHU wajib berkoordinasi dengan kepolisian, Ditjen Imigrasi, dan KJRI di Arab Saudi. Komisi VIII memandang perlu penegakan hukum yang tegas dan keras, terutama kepada mereka yang jelas-jelas telah menelantarkan jemaah umroh.

Sebelumnya, 49 jamaah umroh asal tanah air 'tersandera' di Jeddah lantaran paspornya ditahan oleh pihak hotel tempat mereka menginap. Paspor mereka ditahan lantaran ada pembayaran kepada hotel yang belum diselesaikan oleh pihak travel.

Salah satu jamaah umroh yang ikut disandera adalah Anzar Rasyid. Dalam pernyataan yang diterima merdeka.com, Rabu (20/5), Anzar termasuk dalam rombongan 15 jamaah yang berangkat dari Indonesia tanggal 5 Mei lalu.

"Seharusnya, Anzar pulang pada 14 Mei 2015, namun sampai malam ini, hingga sudah lewat lima hari dari jadwal, belum mendapatkan kepastian tiket pulang," dikutip dari pernyataan tersebut.

Baca juga:
Tertibkan travel haji bodong
Ingin punya izin penyelenggara haji harus bayar semiliar?
Calon haji Indonesia mudah tertipu
Terus berulang sejak zaman Hindia Belanda
Kisah babe Ayu Ting Ting batal naik haji