Komnas HAM Akan Beri Masukan Soal Rekam Jejak HAM Calon KSAD ke Presiden Jokowi
Dia pun menyambut baik langkah Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan yang meminta agar pihaknya ikut memberikan masukan terkait nama-nama pengganti calon KSAD kepada Presiden.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo terkait rekam jejak calon Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang baru. KSAD sekarang Jenderal TNI Mulyono akan memasuki masa pensiun pada Januari 2019.
"Kami akan mengirim surat kepada Presiden Jokowi terkait rekam jejak calon KSAD baru yang memiliki komitmen dalam prinsip-prinsip HAM," kata Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam saat menerima audiensi Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan, di Kantor Komnas HAM, Jakarta seperti dikutip Antara, Jumat (16/11).
-
Mengapa para aktivis mendesak Presiden Jokowi terkait pelanggaran HAM? Mereka mendesak segera diadilinya pihak-pihak yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus kekerasan dan pelanggaran berat HAM.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kenapa Presiden Jokowi mendukung Timnas Indonesia? Dalam unggahan yang sama, Jokowi menyisipkan doa dan harapan agar Timnas Indonesia mampu melaju hingga ke babak berikutnya. “Selangkah lagi untuk melaju ke fase kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026, Teruslah berjuang dengan penuh semangat” ungkapnya.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
-
Siapa saja yang menemani Presiden Jokowi menonton Timnas Indonesia? Presiden Joko Widodo (Jokowi), nonton bareng (nobar) bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) di hotel tempatnya bermalam di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
Dia pun menyambut baik langkah Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan yang meminta agar pihaknya ikut memberikan masukan terkait nama-nama pengganti calon KSAD kepada Presiden.
Menurutnya, permintaan itu menjadi tradisi yang cukup baik bagi pemerintah, terutama untuk meminta masukan calon pejabat publik.
"Kami menyambut baik masukan ini. Kami berharap jabatan-jabatan lain, tidak hanya KSAD, bisa juga misalkan calon Bareskrim, dan lain-lain kami bisa dimintai pendapat," kata Anam.
Komnas HAM sebenarnya bisa dimintai pendapat terkait dengan latar belakang atau sosok yang akan menempati jabatan strategis, khususnya pendapat apakah seseorang itu pernah terlibat atau berpotensi ikut dalam upaya pelanggaran HAM di Indonesia.
"Kami bisa dimintai pendapat terkait background HAM. Jika dilakukan, ini akan menjadi tradisi yang baik untuk menghormati pasal-pasal HAM. Semua dilakukan untuk menengok latar belakang HAM seseorang," terangnya.
Jika tradisi ini bisa dijalankan dengan baik, Anam mengingatkan kepada calon-calon pemimpin di masing-masing institusi, baik itu di lingkungan TNI maupun Kepolisian untuk terus belajar dan bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.
"Ke depan, bagi siapa pun juga yang ingin berkarier secara struktural, mulailah belajar HAM dan bekerja berdasarkan prinsip-prinsip HAM," tuturnya.
Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan meminta Komnas HAM untuk memberikan pertimbangan rekam jejak HAM calon KSAD kepada Presiden Joko Widodo.
"Dengan demikian, KSAD yang terpilih nantinya memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung agenda-agenda penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan agenda reformasi TNI," kata Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf saat melakukan audiensi dengan Komisioner Komnas HAM, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat.
KSAD Jenderal TNI Mulyono akan memasuki masa pensiun pada Januari 2019. Presiden selaku otoritas akan segera menyiapkan calon KSAD baru.
Koalisi Masyarakat Sipil memandang proses pergantian KSAD sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki wewenang menentukan dan memilih calon KSAD yang baru.
"Dalam organisasi TNI, pergantian KSAD tentu harus dapat berkontribusi bagi pembangunan kekuatan dan soliditas di dalam tubuh TNI. Karena itu dibutuhkan KSAD baru yang solid dan sejalan dengan visi dan misi Panglima TNI dan Presiden," katanya.
Baca juga:
Komnas HAM selidiki tewasnya 31 orang di lubang bekas tambang batubara di Kaltim
Timses: Bukan hanya pemerintahan Jokowi diwarisi pelanggaran HAM masa Lalu
4 Tahun Jokowi-JK, rapor merah untuk penanganan kasus HAM berat
Tuntaskan konflik agraria, Jokowi disarankan bentuk lembaga peradilan khusus
Komnas HAM: Soal penegakan kasus intoleransi, nilai Jokowi-JK masih di bawah 50