Komodo Berhadapan dengan Komersialisasi Wisata

Izin Lingkungan Terbit

Pembangunan atau penataan ini sudah mendapatkan izin lingkungan. Mengingat, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melalui Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) yang ditandai dengan penandatanganan kerja sama pada 15 Juli 2020.

Izin Lingkungan Hidup terhadap kegiatan Penataan Kawasan Pulau Rinca di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat telah terbit pada 4 September 2020 berdasarkan Peraturan Menteri LHK No 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup yang telah memperhatikan dampak pembangunan terhadap habitat dan perilaku komodo.

Koordinasi dan konsultasi publik yang intensif terus dilakukan, termasuk dengan para pemangku kepentingan lainnya, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di lapangan untuk mencegah terjadinya dampak negatif terhadap habitat satwa, khususnya komodo.

Mengutip Tujuan Pembangunan Berlanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Impelentasi, pembangunan harus memperhatikan Dimensi/Pilar Lingkungan Hidup. Dimensi pembangunan ini dalam SDGs merupakan hal yang paling penting dan fundamental untuk terlaksananya pembangunan berkelanjutan.
Lingkungan hidup harus menjadi pembatas, sehingga seluruh goal sosial dan ekonomi tidak boleh mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menopang kehidupan saat ini dan masa depan.

Kajian Universitas Padjajaran ini memberikan catatan soal beberapa alasan mengapa pengelolaan lingkungan hidup dan biodiversity (keanekaragaman hayati) harus dikelola dengan benar.

Di antaranya, Kehati eksistensinya perlu dijaga karena merupakan kunci dari siklus makhluk hidup termasuk manusia di dalam alam semesta ini yang dikenal dengan ekosistem, keseimbangan siklus ini perlu diketahui perimbangannya dari waktu ke waktu dan dijaga sehingga eksistensi kehidupan di planet ini akan tetap terjaga.

Kemudian, sebagian kecil biodiversity yang ada di Indonesia sudah diketahui dan didokumentasikan, namun pengetahuan pemanfaatannya masih sangat rendah. Selanjutnya, apabila kita memperlakukan biodiversity dan ekosistemnya dengan tidak seimbang, maka siklus hidup akan tidak berlanjut dan menimbulkan kepunahan salah satu unsur ekosistem dan pada akhirnya akan punah seluruh rangkaian dalam ekosistem tersebut.

Alasan berikutnya, belum semua siklus ini dikenali dan diketahui kondisinya dari waktu ke waktu, dan inilah yang perlu diantisipasi dan dipelajari, karena secara tidak sengaja kita bisa memusnahkan salah satu makhluk yang memiliki fungsi dan peran penting di dalam eksosistem yang di kemudian hari akan dapat mengganggu siklus kehidupan seluruh planet yang kita huni.

Terakhir, Lingkungan hidup memiliki arti penting untuk eksistensi biodiversity, karena menyediakan tempat tumbuh/habitat sehingga harus dijaga agar dapat mendukung eksistensi ekosistem kehidupan dan biodiversity yang ada di dalamnya.

Proyek TN Komodo Demi Peningkatan Pelayanan

Balai Taman Nasional (TN) Komodo menyatakan bahwa penataan sarana prasarana wisata alam di resort Loh Buaya, Pulau Rinca, yang masuk dalam kawasan TN Komodo dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Kepala Balai TN Komodo Lukita Awang mengatakan peningkatan kualitas pelayanan publik itu dilakukan karena melihat tren peningkatan wisatawan selama lima tahun terakhir yang cenderung meningkat.

"Tentunya penataan yang lebih terkonsentrasi pada satu titik akan lebih menjamin proses pelaksanaan ekowisata yang aman untuk jangka panjang," katanya.

Ia menjelaskan bahwa seluruh pembangunan di Loh Buaya hanya boleh dilakukan di zona pemanfaatan. Jadi pembangunan fasilitas di loh buaya betul-betul dilakukan dengan memperhatikan semua aspek ekologi, sebagaimana sudah direncanakan dalam kajian dampak lingkungan.

Shana menambahkan bahwa pemerintah sudah pasti mengutamakan kelestarian dan keseimbangan ekosistem dalam melaksanakan pembangunan yang ada, dan semuanya sudah melalui prosedur dan kajian yang mendalam.

"Pengelolaan TN Komodo merupakan wewenang KLHK, pembangunan dilakukan oleh KemenPUPR, dan untuk mendukung pariwisata premium berkelanjutan yang didorong Kemenparekraf. Ini merupakan sinergi lintas kementerian dan lembaga. Kita pun terlibat dalam setiap prosesnya, dan memastikan bahwa semua menjaga prinsip pariwisata berkelanjutan dengan komitmen sesuai peran dan fungsi masing-masing," tutur dia.

Pemerintah Klaim Pembangunan Taat Kaidah Konservasi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan, penataan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata di Taman Nasional (TN) Komodo, Nusa Tenggara Timur, dijalankan dengan menaati kaidah konservasi.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wiratno mengatakan, penataan sarana dan prasarana wisata di kawasan itu dilakukan secara hati-hati.

Dia menjelaskan, penataan sarana dan prasarana pendukung wisata seperti dermaga, pengaman pantai, dek, pusat informasi, serta pondok untuk petugas, peneliti, atau pemandu dilakukan di wilayah administrasi Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

"Kegiatan pengangkutan material pembangunan yang menggunakan alat berat harus dilakukan karena tidak dimungkinkan menggunakan tenaga manusia. Penggunaan alat-alat berat seperti truk, ekskavator, dan lain-lain telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian," kata Wiratno.

Berdasarkan pengamatan, biawak komodo yang sering berkeliaran di sekitar area penataan sarana dan prasarana di Loh Buaya diperkirakan lebih kurang 15 individu dan beberapa di antaranya tidak menghindari manusia.

"Guna menjamin keselamatan dan perlindungan terhadap biawak komodo, termasuk para pekerja, seluruh aktivitas penataan sarpras diawasi oleh lima sampai dengan 10 ranger setiap hari. Mereka secara intensif melakukan pemeriksaan keberadaan biawak komodo termasuk di kolong-kolong bangunan, bekas bangunan, dan di kolong truk pengangkut material," kata Wiratno.

Progres Proyek Jurassic Park

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi.

"Selain itu juga perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pengembangan infrastruktur yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi," jelas dia dalam keterangan tertulis.

Saat ini, penataan Pulau Rinca tengah memasuki tahap pembongkaran bangunan eksisting dan pembuangan puing, pembersihan pile cap, dan pembuatan tiang pancang. Untuk keselamatan pekerja dan perlindungan terhadap satwa komodo, telah dilakukan pemagaran pada kantor direksi, bedeng pekerja, material, lokasi pembesian, pusat informasi, dan penginapan ranger.

"Kami selalu didampingi ranger dari Balai Taman Nasional Komodo, sehingga proses pembangunan prasarana dan sarana tidak merusak atau mengganggu habitat komodo," kata Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi NTT Herman Tobo.