Kontrol pengolahan hutan sosial, LHK buat kartu navigasi

Presiden Joko Widodo baru saja memanggil sejumlah menteri kabinet kerja untuk membahas reformasi agraria dan perhutanan sosial. Saat ini sudah ada 1,12 juta hektar yang dikerjasamakan dengan masyarakat dengan sistem bagi hasil.

Presiden Joko Widodo baru saja memanggil sejumlah menteri kabinet kerja untuk membahas reformasi agraria dan perhutanan sosial. Saat ini sudah ada 1,12 juta hektar yang dikerjasamakan dengan masyarakat dengan sistem bagi hasil.

Mereka yang hadir adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofian Djalil, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.

Ditemui usai pertemuan, Siti Nurbaya mengatakan menteri melapor kepada Jokowi bahwa sebagian hutan sosial sudah bisa diakses masyarakat. Namun sebagian masih mangkrak disebabkan sejumlah hal.

Siti menyebut, hutan sosial yang disediakan untuk masyarakat capai 2,4 juta hektar. Hutan sosial tersebut berada di luar Pulau Jawa. "Bagi hasilnya adalah 75 persen perhutani 25 persen rakyat," ungkapnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/6).

Untuk mengawasi pengolahan hutan sosial ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat kartu navigasi. Kartu navigasi ini berfungsi untuk mengontrol progres hutan sosial dan bisa bekerja sama dengan perbankan.

"Kalau petaninya dapat fasilitas bank ini bisa disambung sama sarana bank. Kalau dia dapat alat berat atau bibit masuk di sini jadi keliatan terkontrol oleh pemerintah dia dapatnya apa," sambung Siti.

Pemerintah, lanjut dia, akan mengevaluasi pengolahan hutan sosial setiap lima tahun sekali. Pemerintah juga akan terus menata sistem pengolahan agar petani dapat mengambil manfaat besar dari hutan sosial.