Kontroversi foto Jokowi-JK tak dipajang di DPR
DPR memutuskan tak memasang foto Jokowi di antara gambar para mantan presiden.
Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan terpajang dengan megah setiap foto Presiden Indonesia. Mulai dari foto Presiden pertama hingga Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.
Foto-foto Presiden Indonesia secara berurutan, dari Soekarno sampai Susilo Bambang Yudhoyono. Foto-foto presiden tersebut dibingkai secara megah dengan ukuran 4x3 meter.
Dari foto-foto yang sudah dipajang dengan apik, namun tak ada sosok Jokowi di antara para mantan presiden tersebut. Meski masih ada satu pilar yang bisa dipakai untuk memajang Jokowi di dalam Kompleks Parlemen.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto beralasan, tidak dipasangnya foto Jokowi di kompleks parlemen karena tak ada aturan khusus yang mengaturnya. Beda dengan sebelumnya yang memang mewajibkan gambar presiden dan wakil presiden wajib dipajang.
"Penempelan foto di DPR tidak wajib seperti dulu. Karena peraturan yang sekarang sudah beda. Kalau dulu memang wajib," kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12).
Berikut kontroversi foto Jokowi-JK tak dipajang di DPR:
-
Bagaimana Presiden Jokowi diajak berfoto bersama? Jokowi bersama Menhan, Panglima TNI, dan tiga kepala staf kemudian kompak berfoto bersama menggunakan jaket bomber berwarna biru tua.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kenapa Jokowi mendorong DPR untuk segera membahas UU Perampasan Aset? Jokowi menilai perlunya penguatan regulasi untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. "Saya harap pemerintah DPR bisa segera membahas dan menyelesaikan UU Perampasan Aset," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (12/12). "Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,"
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
DPR tak wajib pasang foto Jokowi
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menegaskan tidak akan memasang foto Presiden ketujuh Joko Widodo, alasannya peraturan di DPR sekarang tidak mewajibkan ada foto Presiden diwajibkan untuk dipasang.
"Penempelan foto di DPR tidak wajib seperti dulu. Karena peraturan yang sekarang sudah beda. Kalau dulu memang wajib," kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12).
Agus menambahkan, tidak hanya di Gedung Nusantara III yang tidak dipasang foto Presiden Jokowi, di ruang rapat paripurna DPR pun tidak akan dipasang, bahkan DPR tidak ada rencana untuk memasangnya.
"Sampai sekarang di ruang paripurna juga tidak ada. Kalau sekarang ini tidak wajib, tidak seperti dulu," tambahnya.
Politikus Partai Demokrat itu juga membantah, tidak memasang foto Jokowi karena ia adalah presiden yang diusung dari Koalisi Indonesia Hebat. "Tidak lah, siapapun Presidennya memang sekarang tidak wajib dipasang," ucapnya.
Gantung saja di pohon
Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Benny K Harman mengatakan memang tidak ada kewajiban bagi parlemen untuk memasang foto presiden dan wakil presiden. Dia pun tak mau mempermasalahkan jika sejak dilantik satu bulan lebih, belum ada foto Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (JK) di DPR.
Benny menjelaskan, sejak lama memang tidak ada foto presiden dan wakil presiden di DPR. Termasuk foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono di ruang rapat komisi ataupun paripurna.
"Memang enggak ada, enggak ada, di mana memang? Masak mau ditaruh di lorong-lorong," kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/12).
Benny pun heran kenapa baru kali ini foto presiden dan wakil presiden saja dipermasalahkan. Benny pun bercanda, kalau memang mau foto Jokowi dan JK mau dipasang, gantung saja di pohon-pohon.
"Sebelumnya memang enggak ada, kenapa ini jadi masalah? Atau enggak digantung saja di pohon-pohon situ," canda Benny yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR ini.
Demokrat salahkan pemerintah
Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan merasa tak masalah jika di DPR belum ada foto Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Menurut dia, di tempat lain juga belum ada foto Jokowi-JK.
"Jangankan di DPR, di tempat lain juga belum ada," ujar Syarief di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/12).
Syarief menilai, memang sebaiknya ada foto presiden dan wakil presiden di parlemen. Akan tetapi, jika belum ada sampai sekarang, dia meminta agar jangan disalahkan ke DPR.
"Jangan salahkan DPR, salahkan dari pemerintah harus drop atau bagaimana mekanismenya. Biasanya sudah dikirim. Tapi di daerah juga belum ada," terang dia.
PDIP bingung DPR tak juga pasang foto Jokowi
Anggota fraksi PDIP di DPR Arif Wibowo mengaku bingung dengan peraturan baru DPR yang tidak mewajibkan memasang foto Presiden dan Wakil Presiden di setiap ruang yang ada di Kompleks Parlemen.
"Peraturan yang mana ya?" kata Arif kebingungan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12).
Arif juga meminta agar foto Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dipasang di tiap ruangan, terutama di Gedung Nusantara III, yang dimana di tiap pilar gedung tersebut terpasang foto presiden dari Soekarno sampai Susilo Bambang Yudhoyono secara berurutan dan juga di ruang rapat paripurna DPR.
"Ya seharusnya dipasang ya," kata Arif singkat.
NasDem: Presiden itu simbol negara
Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR, Johnny G Plate mengatakan tidak pantas di Gedung DPR tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Ia beralasan, foto Presiden adalah simbol negara sehingga wajib dipasang di tiap ruangan.
"Jokowi itu kan Presiden. Presiden itu kan simbol negara. Di sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung saja wajib masang, apalagi di DPR," kata Johnny saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12).
Johnny berharap kisruh di DPR antara fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) tidak turut berdampak kepada simbol negara. Untuk itu, ia meminta kepada Sekretariat DPR untuk memasang foto Jokowi dan JK.
"Janganlah karena ada permasalahan KIH dan KMP jadi merembet ke simbol negara (foto presiden)," kata Johnny.