Korban Tragedi 65 Serahkan Bukti Temuan 346 Kuburan Massal ke Kejaksaan Agung
Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 65 Bedjo Untung mendatangi Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (3/10). Kedatangannya bukan tanpa sebab. Dia menyerahkan bukti temuan kuburan massal korban tragedi 1965, sekaligus mempertanyakan kelanjutan penuntasan kasus kelam 65.
Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 65 Bedjo Untung mendatangi Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (3/10). Kedatangannya bukan tanpa sebab. Dia menyerahkan bukti temuan kuburan massal korban tragedi 1965, sekaligus mempertanyakan kelanjutan penuntasan kasus kelam 65. Dia meminta Kejaksaan Agung menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM berat peristiwa 1965-1966 yang hingga kini dinilai mandek.
"Saya ke Kejaksaan Agung itu dalam rangka untuk mempertanyakan mengapa kasus pelanggaran HAM berat 1965 tidak ada kelanjutannya sesudah ada rekomendasi Komnas HAM perlunya dibentuk pengadilan HAM ad hoc," kata Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 65 Bedjo Untung di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta. Seperti dilansir Antara.
-
Di mana banjir Jakarta pada tahun 1960 terjadi? Mengutip dari buku Sejarah Kota Jakarta 1950-1980 karya Edi Setyawati dkk mengatakan, pada awal tahun 1960 terjadi banjir di Jakarta, setelah mengalami musim hujan yang hebat sehingga 7 kelurahan sangat menderita, terutama daerah Grogol dan sekitarnya.
-
Apa yang diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 5 Agustus 1962? Hotel Indonesia diresmikan pada tanggal 5 Agustus 1962 oleh Presiden RI Pertama, Soekarno, guna menyambut pagelaran Asian Games IV tahun 1962.
-
Siapa yang menyampaikan terkait peristiwa 1965 di Sulawesi Tengah? Mahfud mengatakan Gubernur Rusdy menyampaikan terkait peristiwa 1965 di Sulteng.
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
-
Kapan Pemilu 1955 dilaksanakan? Pemilu 1955 adalah pemilihan umum pertama yang dilaksanakan di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945. Pelaksanaan Pemilu dilakukan pada tanggal 29 September 1955 dengan menggunakan sistem pemilihan proporsional. Hasil dari Pemilu ini menunjukkan kemenangan bagi partai nasionalis, seperti PNI dan Masyumi, sementara PKI juga berhasil meraih suara yang signifikan.
YPKP 65 juga menyerahkan temuan 346 lokasi kuburan massal korban peristiwa 1965 di berbagai daerah di Indonesia. Ratusan kuburan massal itu diharapkan bisa dijadikan barang bukti pelanggaran HAM berat selama operasi militer pada rezim Orde Baru itu.
Dia menyebut, data yang diserahkan sangat lengkap dengan nama korban yang dibunuh, ditahan maupun disiksa.
"Saya yang penting menyerahkan alat bukti baru bahwa YPKP telah menemukan 346 lokasi kuburan massal dan bisa dijadikan bukti tambahan," kata Bedjo Untung.
Dia menambahkan, korban-korban peristiwa 1965 membutuhkan kepastian hukum. Salah satunya agar hak atas rehabilitasi terpenuhi.
Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Mukri mengatakan berkas perkara pelanggaran HAM berat peristiwa 1965-1966 masih diteliti oleh jaksa penyidik.
"Berkas perkara sampai saat ini masih di Direktorat HAM JAM Pidsus, sedang dilakukan penelitian oleh tim jaksa penyidik," ujar Mukri.
Sebelumnya berkas penyelidikan pelanggaran HAM berat berulang kali dikembalikan ke Komnas HAM karena sejumlah petunjuk dari penyidik tidak dipenuhi oleh Komnas HAM.
Baca juga:
Ditemukan 16 titik diduga kuburan massal korban '65 di Purwodadi
Usman Hamid sebut Komnas HAM kesulitan periksa dokumen peristiwa 65
Pemerintah dituntut buka arsip tragedi 1965 demi bereskan kasus HAM
DPR: Kritikan masyarakat jangan selalu dianggap bentuk pemberontakan
Koordinator Forum 1965: Peristiwa 1965 benteng yang harus didobrak
Dua film tema korban '65 karya Pelajar Purbalingga raih penghargaan