KPK akan panggil Menkum HAM soal korupsi e-KTP
Menkum HAM Yasonna Laoly diperiksa dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR Komisi II periode 2009-2014. Mantan ketua DPR, Ade Komarudin juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan. Selain Ade dan Yasonna, KPK juga memanggil beberapa orang saksi lainnya seperti Tamsil Linrung, Chairuman Harahap, dan Paultar P Sinambela.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil beberapa saksi untuk kasus korupsi proyek e-KTP. Saksi yang akan diperiksa hari ini salah satunya adalah Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.
Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan pemanggilan Yasonna hari ini dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR Komisi II periode 2009-2014.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Bagaimana KPK menahan Helmut Hermawan? "Menjadi salah satu bagian dari kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan HH (Helmut) selama 20 hari pertama sejak 7 Desember 2023 hingga 26 Desember 2023 di rutan KPK," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung KPK, Kamis (7/12).
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi sebagai mantan anggota Komisi II DPR, untuk tersangka IR," ujar Febri, Jumat (3/2).
Mantan ketua DPR, Ade Komarudin juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan hari ini. Selain Ade dan Yasonna, KPK juga memanggil beberapa orang saksi lainnya seperti Tamsil Linrung, Chairuman Harahap, dan Paultar P Sinambela.
Seperti diketahui, dalam kasus ini KPK sudah menetapkan 2 tersangka. Mereka adalah mantan Dirjen Dukcapil Irman yang juga Kuasa Pengguna Anggaran proyek pengadaan E-KTP dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen proyek e-KTP Sugiharto.
Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara akibat kasus korupsi e-KTP itu adalah Rp 2 triliun karena penggelembungan harga dari total nilai anggaran sebesar Rp 6 triliun.
Irman dan Sugiharto disangkakan pasal ayat 1 atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.
Irman diduga melakukan penggelembungan harga dalam perkara ini dengan kewenangan yang ia miliki sebagai Kuasa Pembuat Anggaran (KPA).
Baca juga:
Kasus e-KTP, KPK 'pinjam' Anas Urbaningrum 4 hari buat diperiksa
KPK periksa Presdir perusahaan perangkat lunak pembuat e-KTP
Kasus e-KTP, KPK buru supplier ke Singapura
Olly Dondokambey bantah terima USD 1 juta dari proyek e-KTP
Eks pejabat Kemendagri siap jadi justice collaborator kasus e-KTP