KPK dan kementerian terkait didesak evaluasi fungsi e-KTP
Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi (GAK-LPT) meminta sejumlah kementerian terkait termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan evaluasi terkait fungsi e-KTP. Ketua GAK-LPT bidang antar lembaga, Suwidi Tono menilai e-KTP yang ada saat ini tidak maksimal dalam penggunaannya.
Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi (GAK-LPT) meminta sejumlah kementerian terkait termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan evaluasi terkait fungsi e-KTP. Ketua GAK-LPT bidang antar lembaga, Suwidi Tono menilai e-KTP yang ada saat ini tidak maksimal dalam penggunaannya.
Usai bertemu dengan komisioner KPK, Suwidi mengatakan proyek e-KTP bisa saja berpeluang menjadi celah korupsi lagi jika tidak ada kejelasan mengenai fungsinya. Apalagi, imbuhnya, kualitas kartu tanda penduduk itu sangat rendah dibandingkan dengan beberapa negara yang memiliki e-KTP.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
-
Siapa yang diperiksa KPK terkait kasus korupsi SYL? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin. Dia hadir diperiksa terkait kasus tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
"Dampak dari korupsi e-KTP membuat negara tidak mendapat manfaat karena fungsinya sangat rendah tidak multi propose, tidak seperti di negara negara lain yang bisa untuk pajak untuk sosial dan yang lainnya," ujar Suwidi di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (9/3).
Menggandeng Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Pertahanan, dan KPK, Suwidi mengharapkan agar fungsi e-KTP lebih maksimal dan saling terintegrasi.
Selain itu, dia juga menuturkan adanya pembahasan mengenai evaluasi fungsi e-KTP bisa memaksimalkan anggaran yang sempat dikorupsi sejak awal pengerjaannya sebesar Rp 2,3 triliun.
"Intinya kita menginginkan kata kalau e-KTP ini dievaluasi karena fungsinya masih belum optimal dari kapasitas yang rendah, memorinya yang hanya 28 kb, padahal kan itu seharusnya multi purposes," ujarnya.
Baca juga:
Keponakan Setya Novanto diperiksa KPK untuk kasus e-KTP
Keponakan Novanto kembali diperiksa KPK sebagai tersangka
KPK cari bukti keterlibatan Setnov dalam rekayasa kecelakaan
Dakwaan jaksa bongkar kepalsuan perawatan Setnov usai kecelakaan
Ajukan diri sebagai JC, Dokter Bimanesh diminta kooperatif di persidangan
Setya Novanto kembali jalani sidang pemeriksaan saksi dengan senyuman