KPK didesak dalami dugaan korupsi di sektor agraria

KPK didesak dalami dugaan korupsi di sektor agraria. Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menemui wakil pimpinan KPK, Saut Situmorang untuk meminta lebih mendalami terkait penanganan indikasi korupsi di sektor agraria.

Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menemui wakil pimpinan KPK, Saut Situmorang untuk meminta lebih mendalami terkait penanganan indikasi korupsi di sektor agraria.

Dewi Kartika salah satu juru bicara dari KNPA meminta pihak KPK untuk mengawasi praktik pemberian izin usaha pertambangan dan perkebunan yang diduga terindikasi korupsi. Dia mengatakan pemerintah Jokowi sedang giat untuk mendorong janji reformasi agraria.

Tetapi itu tidak mungkin terjadi jika tidak sejalan dengan pemberantasan korupsi di sektor agraria. "Kehadiran sejumlah petani dari seluruh Indonesia ingin mengungkapkan rasa keprihatinan bahwa upaya pengusutan modus dan praktik korupsi pengeluaran izin konsesi tidak berjalan dan tidak sejalan dengan upaya penguatan hak petani," kata Dewi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/10).

Kemudian, Saut yang berada di sebelah Dewi juga mengatakan beberapa tahun lalu KPK pernah menghimpun lebih dari 12 kementerian dan lembaga yang menyangkut penanganan masalah konflik agraria dan penanganan lahan.

"KPK akan mempelajari kembali kerja sama penanganan masalah di sektor agraria tersebut. KPK juga tidak akan berhenti untuk mengusut kasus-kasus terkait pemberian izin usaha yang terindikasi korupsi," kata Saut.