KPK evaluasi pencegahan korupsi di Jabar, ini hasilnya
Evaluasi program pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan hasil positif meski tetap membutuhkan sejumlah perbaikan.
Evaluasi program pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan hasil positif meski tetap membutuhkan sejumlah perbaikan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan dari hasil evaluasi KPK, poin Pemprov Jabar berada di angka 67, sementara poin program yang sama untuk 27 kabupaten/kota mencapai 64. "Sementara rata-rata nasional 38, artinya kita termasuk relatif lebih baik dibanding daerah lain," katanya di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Sabtu (3/11).
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
Namun diakui Sekda ada beberapa hal yang harus diperbaiki Pemprov Jabar terkait pencegahan agar program yang berjalan bisa diimplementasikan lebih baik. Perbaikan tersebut antara lain menyangkut integrasi sistem mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan.
"Jadi antar Bappeda, DPKAD, Aset, Badan Kepegawaian Daerah dan juga Diskominfo sedang kita lakukan ada beberapa yang memang harus kita integrasikan khususnya yang dengan BKD dan juga dengan aset," ujarnya.
KPK juga Pemprov sepakat laporan keuangan bisa secara real time diakses. Menurut Iwa, sekarang dalam pelaporan keuangan masih ada semi manualnya. "Kalau itu terjadi maka kita bisa seperti halnya laporan seperti bank, real time dalam bentuk neraca, laporan laba maupun laporan arus kas," katanya.
Ketiga evaluasi juga menekankan perbaikan dari sisi perizinan khususnya menyangkut kantor dan sarana integrasi. Ini di mana dinas teknis terkait perizinan nantinya itu di-BKO-kan di bagian Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. "Ini diintegrasikan, dengan demikian proses perizinan akan cepat, pelayanan meningkat, dan mengeliminir hal yang tidak diinginkan ke depannya," paparnya.
Sekda sendiri memastikan untuk layanan terintegrasi perizinan kini sudah memiliki kantor yang lebih representatif di Jalan Windu, Kota Bandung. Kantor yang bekas Badan Pelatihan Sumber Daya Manusia [BPSDM] ini menggantikan kantor DPMPTSP yang berada di Jalan Sumatera, Bandung.
"BPSDM, pindah ke Cipageran. Sehingga dengan luasan yang cukup bisa melakukan integrasi di mana pegawai BPN dengan dinas teknis sehingga lebih terkoordinir. Selanjutnya dari sisi SDM Inspektorat harus ditingkatkan termasuk juga sistem informasi dan juga kuantitas SDM-nya," katanya.
Baca juga:
Ridwan Kamil gagas mobil desa multifungsi, bisa untuk nobar hingga panggung
Naik 8 persen, UMP Jabar 2019 Rp 1.668.372,82
Pemprov Jabar tawarkan 25 proyek infrastruktur senilai Rp 280 triliun
Respons kasus Tuti, Ridwan Kamil akan hentikan pengiriman TKI ke luar negeri
Ridwan Kamil siap jadi marketing BUMN Jawa Barat
Kang Emil perkuat instrumen cegah korupsi: Jangan main-main soal integritas