KPK: KPUD banyak memihak incumbent dan jadi alat

Menurut Laode, visi dan semangat KPUD harus sejalan dengan KPU Pusat.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif turut menghadiri rapat koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal evaluasi Pilkada serentak 2015. Ada beberapa persoalan dan rekomendasi yang disampaikan KPK terhadap KPU agar Pilkada serentak 2017 berjalan lebih baik dari sebelumnya.

"Jadi itu ada beberapa rekomendasi soal pemanfaatan dana pemilu, sumbangan-sumbangan yang jelas. Satu lagi misalnya KPUD di daerah musti objektif dan independen. Tak dicampur adukan lagi oleh orang-orang yang punya kekuasaan di daerah. KPUD banyak sekali yang memihak incumbent, dan menjadi alat," kata Laode di KPU, Jakarta, Senin (21/3).

Menurut Laode, visi dan semangat KPUD harus sejalan dengan KPU Pusat. Sehingga pelaksanaan Pilkada mendatang bisa berjalan lebih baik dari 2015 lalu.

Dalam Pilkada 2015, Laode menjelaskan, sebagian laporan dana kampanye masih belum berjalan dengan bagus. Selain penggunaan yang tidak jelas, sumber-sumber perolehan dana kampanye juga belum jelas semuanya.

"Karena penggunaannya tidak terlalu jelas setelah diteliti dan akuntan publik juga yang mengauditnya menurut yang kami lakukan itu mengalami kesulitan-kesulitan asal-usulnya juga enggak terlalu banyak dijelasin sehingga kurang kooperatif. Makanya hal-hal seperti itu transparansi dan akuntabilitasnya harus ditingkatkan ke depan," tandasnya.

Baca juga:
Cegah narkoba, BNN ingin setiap calon kepala daerah dites rambut
Gandeng BNN dan KPK, KPU gelar rapat evaluasi Pilkada 2015
Ngamuk kalah di Pilkada, puluhan kader segel kantor DPC PDIP Sragen
Pasal 158 UU Pilkada dianggap mengangkangi keadilan