KPK minta Mendagri tingkatkan pengawasan cegah korupsi di Pemda
KPK minta Mendagri tingkatkan pengawasan cegah korupsi di Pemda. Ketua KPK menuturkan, selama ini penanganan tindak pidana korupsi yang menyeret pejabat pemerintah daerah bukan berasal dari pengawasan internal pemda.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyayangkan belum maksimalnya peran aparat pengawas intern pemerintah (apip) dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Apip dinilai kurang berkontribusi dalam memberikan laporan adanya korupsi di beberapa daerah.
"KPK merasakan, sejak lama belum fungsinya secara optimal apip baik di inspektorat ataupun di apip," ujar Agus saat melakukan konferensi pers bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di gedung KPK, Jumat (26/5).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
Mantan Kepala LKPP itu mengatakan, selama ini penanganan tindak pidana korupsi yang menyeret pejabat pemerintah daerah bukan berasal dari apip. Karena itu dia meminta peran pengawasan pemda ditingkatkan. "Kasus yang ditangani KPK tidak ada berasal dari laporannya apip," ujarnya.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengakui lemahnya peran apip dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Ada beberapa faktor yang membuat peran apip tidak maksimal, seperti independensi, sumber daya manusia, dan anggaran. Hal krusial yang menjadi kendala apip adalah independensi apip karena posisinya di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang juga berada di bawah Bupati.
Dia berjanji independensi apip akan dioptimalkan dengan proses seleksi yang lebih ketat. Dengan begitu kinerja apip bisa lebih maksimal sesuai perannya yang sudah diatur dalam Undang-Undang.
"Jadi kalau kita ambisius mengubah undang-undang enggak gampang, perppu cepat," kata Tjahjo.
Baca juga:
Mendagri dan KPK bahas penguatan pengawasan pemda cegah korupsi
Bahas korupsi libatkan tentara, Panglima TNI akan sambangi KPK
Kapolri setuju usul pembentukan Densus Tipikor & minta dukungan dana
Polri yakin Densus antikorupsi bisa lebih leluasa tangkap koruptor