KPK sebut kepala daerah banyak korupsi karena biaya politik tinggi
Usai menjadi pejabat publik, kata Febri, beberapa kepala daerah yang terjaring OTT diketahui tengah mengumpulkan uang untuk kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah petahana.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggelar 34 operai tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah sejak 2012. Kebanyakan dari kepala daerah tersebut terlibat tindak pidana suap, baik terkait perizinan, pengisian jabatan, dan lainnya.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, faktor yang menyebabkan tindak pidana korupsi kerap dilakukan kepala daerah, salah satunya lantaran biaya politik yang tinggi.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Kenapa OJK serius dalam upaya mencegah korupsi? “Kami sungguh sangat serius dalam upaya mencegah korupsi dan kami juga menerapkan SMAP yaitu sistem manajemen anti penyuapan yang berbasis ISO dan diharapkan semua Industri Jasa Keuangan secara mandatory juga bisa berpartisipasi supaya Industri Jasa Keuangan bisa tumbuh sehat dan berintegritas,” kata Sophia.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
"Biaya politik yang tinggi dapat diidentifikasikan sebagai salah satu faktor pendorong korupsi kepala daerah," ujar Febri saat dikonfirmasi, Minggu (7/10/2018).
Usai menjadi pejabat publik, kata Febri, beberapa kepala daerah yang terjaring OTT diketahui tengah mengumpulkan uang untuk kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah petahana.
"Dalam OTT para kepala daerah ini, terdapat beberapa pelaku yang mengumpulkan uang untuk tujuan pencalonan kembali," kata dia.
Selain itu, beberapa kepala daerah juga kerap memberikan beberapa proyek di wilayahnya untuk digarap mantan tim suksesnya. Febri mengatakan, utang dana kampanye beresiko dibayar melalui alokasi proyek-proyek di daerah.
"Jika hal-hal di atas tidak diselesaikan, akan semakin sulit mengurai benang kusut korupsi politik di daerah," kata Febri.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber : Liputan6.com
Baca juga:
Dalami kasus suap Wali Kota Setiyono, KPK geledah 8 lokasi di Pasuruan
Wali Kota Pasuruan yang kena OTT KPK juga menjabat Korwil kampanye Jokowi-Ma'ruf
Kode suap Wali Kota Pasuruan: Apel, Kanjeng hingga ready mix
Atur kongkalikong proyek, Wali Kota Pasuruan dibantu Trio Kwek Kwek
Jumat keramat, Wali Kota Pasuruan ditahan KPK