KPU dinilai bertele-tele jalankan putusan MK soal verifikasi faktual
KPU dinilai bertele-tele jalankan putusan MK soal verifikasi faktual. Sampai akhirnya saat RDP Selasa lalu Komisi II sepakat akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 7 Tahun 2017 khususnya verifikasi faktual partai politik diterapkan pada pemilu 2019 mendatang.
Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sigit Pamungkas mengatakan KPU saat ini harus fokus menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di dalamnya, MK mengatur bahwa seluruh parpol termasuk 12 partai yang mengikuti Pemilu 2014 wajib diverifikasi untuk menjadi peserta Pemilu 2019.
Dia mengatakan KPU terlalu banyak berkomunikasi dengan DPR dalam hal ini. Sehingga persoalan yang sebenarnya sederhana menjadi rumit. Walau akhirnya dalam RDP pada Selasa lalu antara KPU, Bawaslu dan Pemerintah, DPR telah menyetujui verifikasi faktual ini.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Apa tugas utama KPU dalam menyelenggarakan pemilu? Tugas utama KPU adalah mengatur, melaksanakan, dan mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum, mulai dari pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pemilihan kepala daerah.
"Mengomunikasikan hal-hal yang tidak perlu dikomunikasikan yang kemudian itu menjadi bertele-tele. Padahal untuk melaksanakan putusan MK itu yaitu cukup konsultasi perubahan jadwal, subtansi verifikasi tidak perlu di konsultasi. Persoalan yang sederhana menjadi melebar," jelasnya dalam diskusi perspektif Indonesia dengan tema Pro Kontra Verifikasi Faktual Parpol, di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/1).
Bahkan Sigit mengatakan walau awalnya banyak partai politik yang tidak setuju terkait verifikasi faktual. Terlebih 12 partai peserta pemilu 2014 tidak siap ini menyebabkan proses pemilu menjadi rumit.
"Karena merasa tidak siap dengan kondisi perpartaian mereka dengan struktur partai tidak siap, keanggotaan, kantor-kantor cabang tidak siap kemudian berusaha meringankan persyaratan verifikasi faktual," katanya.
Sebelumya, Wakil Ketua Komisi II Mardani Ali Sera. Menurut Mardani rata-rata fraksi keberatan dengan keputusan MK yang mengharuskan adanya verifikasi faktual bagi seluruh partai.
Sampai akhirnya saat RDP Selasa lalu Komisi II sepakat akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 7 Tahun 2017 khususnya verifikasi faktual partai politik diterapkan pada pemilu 2019 mendatang.
"Putusan MK dilaksanakan dalam pemilu tahun 2019 dengan prinsip tidak bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 7 tahun tahun 2017 tentang pemilihan umum," kata Ketua Komisi II Zainudin Amali.
Baca juga:
KPU dinilai bertele-tele jalankan putusan MK soal verifikasi faktual
Beda pandangan NasDem dengan PDIP soal verifikasi faktual Parpol
Perubahan metode verifikasi dikhawatirkan pengaruhi kualitas Pemilu
'Partai kayak kapal selam, muncul ketika pemilu lalu tenggelam'
KPU diminta tegas soal verifikasi faktual Parpol peserta Pemilu
Dewan Pers ingatkan media independen saat Pilkada dan Pilpres
Membuat tahun politik jadi adem, tak ada isu SARA dan politik uang