KPU Libatkan Ahli Tata Hukum Negara Bahas Putusan MA Tentang Pencalonan DPD
KPU Libatkan Ahli Tata Hukum Negara Bahas Putusan MA Tentang Pencalonan DPD. Sehingga, jika pihaknya diminta untuk menindaklanjuti putusan MA, harus dipilah terlebih dahulu langkah lanjutannya sesuai ketentuan yang ada.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman berencana menggandeng sejumlah ahli hukum tata negara terkait putusan Mahkamah Agung terhadap gugatan Peraturan KPU (PKPU) nomor 26 tentang persyaratan pencalonan anggota DPD. Hal itu dilakukan guna mempertimbangkan tindak lanjut yang tepat oleh KPU terhadap putusan MA tersebut.
"Kita berencana undang ahli hukum tata negara bagaimana menyikapi putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ini," kata Arief di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (13/11).
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Apa yang diputuskan DKPP terkait Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan jajarannya? Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menanggapi soal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan jajaran melanggar kode etik terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai cawapres.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kapan Ma'ruf Amin datang ke kantor DPP PKB? Berdasarkan pantauan merdeka.com, Ma'ruf datang sekira 15.46 WIB.
-
Bagaimana cara Ma'ruf Amin diantar ke kantor DPP PKB? Dia diantar mobil Toyota Alphard dengan pengawalan dari Paspampres yang telah sejak siang mempersiapkan kedatangannya.
Arief menjelaskan, putusan MA sejatinya tidak membatalkan PKPU tersebut sebagaimana dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 tahun 2018. Sehingga, jika pihaknya diminta untuk menindaklanjuti putusan MA, harus dipilah terlebih dahulu langkah lanjutannya sesuai ketentuan yang ada.
"Di putusan MA yang sedang dikaji ini, tidak pernah dibatalkan sebenarnya PKPU tentang tindak lanjut putusan MK. Putusan MK juga tidak dinyatakan tidak berlaku, cuma soal timingnya kalau itu harus dilakukan sekarang sudah selesai DPT-nya sementara KPU dulu ambil putusan itu dilaksanakan saat masih belum masuk ke DCT, situasinya sudah berbeda ketika keluar putusan MA," jelasnya.
"Pasti kita tindaklanjuti tapi bagaimana menindaklanjuti itu, KPU enggak mau salah memahami putusan," tukasnya.
Diketahui, putusan MA nomor 65 P/HUM/2018 sehubungan adanya gugatan uji matei yang diajukan oleh Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang. Dalam pertimbangan putusan itu MA menyatakan bahwa KPU tidak efektif menerapkan ketentuan Pasal 60 huruf a PKPU Nomor 26/2018. Berdasarkan putusan MK peraturan tersebut seharusnya tidak berlaku surut.
Mahkamah Agung menilai ketentuan PKPU tersebut jelas bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu, Mahkamah juga menilai, penerapan ketentuan tersebut juga tidak efektif.
Baca juga:
OSO soal pengurus parpol boleh nyaleg DPD: Tanya aja MA!
DPD usul tugas dan wewenang MK ditinjau ulang
Berdasarkan putusan MA, Hanura minta KPU masukkan OSO ke daftar caleg DPD
DPD bakal pertahankan Otsus Papua
Komite 1 DPD inisiasi keberlanjutan otsus Aceh menjadi selamanya
KPU persilakan OSO ajukan gugatan ke PTUN