KPU ungkap alasan DPT di sejumlah daerah belum selesai
Namun, Ilham menegaskan, KPU tidak dapat memberikan bantuan sumber daya manusia (SDM) kepada daerah yang bermasalah, karena KPU sendiri masih kekurangan SDM. Jika memang, yang menjadi persoalan belum tuntasnya penetapan DPT dikarenakan kurangnya tenaga operator dan fasilitas di sana.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyampaikan, akan segera mengecek dan berkoordinasi untuk menyelesaikan kendala yang muncul selama penetapan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pilkada serentak 2018 di sejumlah daerah. Seperti halnya yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya, Manggarai dan Timor Tengah Selatan.
"Kami akan cek kendala apa, segera kita akan koordinasikan," katanya di Gedung KPU Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (25/4).
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa itu DPT Pemilu? DPT Pemilu adalah singkatan dari Daftar Pemilih Tetap. Di mana DPT Pemilu adalah daftar Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak untuk memilih dan telah ditetapkan oleh KPU.
-
Apa tugas utama KPPS dalam Pemilu? Tugas utama KPPS meliputi persiapan ruang pemungutan suara hingga pelaporan hasil pemungutan suara.
-
Di mana PTPS bertugas selama Pemilu? PTPS adalah individu yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) selama proses pemilihan umum berlangsung.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Kenapa Pemilu penting? Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Menurut Ilham, persoalan belum tuntasnya penetapan DPT di sejumlah daerah salah satunya juga dikarenakan adanya anggota KPU yang tengah bermasalah di daerah tertentu. Sehingga diberhentikan sementara oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan mengganggu proses penetapan DPT.
"Misalnya di Papua, di Mimika, itu kan juga anggota KPU sedang diberhentikan sementara oleh DKPP sehingga belum bisa menetapkan," ujarnya.
Karena itu, Ilham mengungkapkan, pihaknya akan segera menggelar rapat kerja atau raker untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh masing-masing provinsi.
"Sekaligus ingin menguatkan kembali untuk coklit untuk Pileg ke depan. Jadi kita akan segera dan di akhir Minggu ini akan ada raker soal itu," ungkapnya.
Namun, Ilham menegaskan, KPU tidak dapat memberikan bantuan sumber daya manusia (SDM) kepada daerah yang bermasalah, karena KPU sendiri masih kekurangan SDM. Jika memang, yang menjadi persoalan belum tuntasnya penetapan DPT dikarenakan kurangnya tenaga operator dan fasilitas di sana.
"Tidak bisa kita membantu pekerjaan, kita juga kurang SDM, kecuali kemudian presiden dan gubernur memerintahkan menaruh orang-orang di situ. Karena KPU dan pemerintah itu sebuah lembaga yang berbeda yang tidak bisa kita intervensi. Jadi sampai saat ini belum ada perintah (membantu) itu gitu ya," tutupnya.
Reporter: Yunizafira Putri
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
KPU kesulitan cocokkan data pemilih WNI di luar negeri
500 Ribu warga Jatim berpotensi kehilangan Hak Pilihnya
Penetapan DPT Pilgub Jatim selesai, KPU siap cetak surat suara
KPU Jatim tetapkan DPT Pilgub 30.155.719
Satu TPS dihapus, jumlah DPT Pilgub Jateng turun