KUA-PPAS 2020 Disepakati, Bupati Anas Ucapkan Alhamdulillah
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2020 Kabupaten Banyuwangi telah disepakati. Anggaran tersebut disepakati sebesar Rp 3,375 triliun.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas bersyukur rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2020 telah disepakati. Anggaran tersebut disepakati sebesar Rp 3,375 triliun.
"Alhamdulillah KUA-PPAS sudah ditandatangani, Selasa (12/11/2019). Kita sudah menyepakati. Alhamdulillah prosesnya berjalan dengan lancar. Insyaallah anggaran untuk tahun 2020 itu ditetapkan Rp 3,375 triliun," kata Anas.
-
Apa yang dibangun di Banyuwangi? Pabrik kereta api terbesar se-Asia Tenggara, PT Steadler INKA Indonesia (SII) di Banyuwangi mulai beroperasi.
-
Bagaimana cara Banyuwangi memanfaatkan insentif tersebut? “Sesuai arahan Bapak Wakil Presiden, kami pergunakan insentif ini secara optimal untuk memperkuat program dan strategi penghapusan kemiskinan di daerah. Kami juga akan intensifkan sinergi dan kolaborasi antara pemkab dan dunia usaha. Dana ini juga akan kami optimalkan untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat,” kata Ipuk.
-
Kenapa Banyuwangi mendapatkan insentif lagi? Ini merupakan kali kedua mereka mendapatkan insentif karena dinilai sukses menekan laju inflasi serta mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
-
Apa yang diserahkan oleh Presiden Jokowi di Banyuwangi? Total sertifikat tanah yang diserahkan mencapai 10.323 sertipikat dengan jumlah penerima sebanyak 8.633 kepala keluarga (KK).
-
Di mana Bandara Banyuwangi berlokasi? Bandara Banyuwangi menjadi bandara pertama di Indonesia yang berkonsep ramah lingkungan.
-
Apa penghargaan yang diraih Banyuwangi? Diserahkan Presiden RI Joko Widodo kepada Bupati Ipuk Fiestiandani di Istana Negara, Kamis (31/8/2023), Banyuwangi berhasil mempertahankan predikat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik 2022 se-Jawa dan Bali.
Anas mengatakan, pada pembahasan KUA-PPAS 2020 telah disepakati penyesuaian pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan. Tepatnya menjadi sebesar Rp 3,339 triliun.
©2019 Merdeka.com
"Bertambah sebesar Rp 239,96 miliar dari rancangan APBD yang diajukan eksekutif sebesar 3,099 triliun," ujarnya.
Dikatakan, PAD 2020 yang disepakati oleh eksekutif dan legislatif mencapai Rp 595,2 miliar. Angka ini naik sebesar Rp 68,21 miliar dari yang diajukan eksekutif sebesar Rp 527 miliar.
Selain itu, lain-lain PAD yang sah juga disepakati sebesar Rp 699,35 miliar atau naik Rp 171,75 miliar dibandingkan proyeksi sebelum pembahasan yang ditarget sebesar Rp 527,6 miliar.
"Sedangkan dana perimbangan disepakati tidak mengalami perubahan, yakni sebesar Rp 2,045 triliun," kata Anas.
Sementara itu, total belanja daerah pada APBD 2020 disepakati sebesar Rp 3,375 triliun. Angka ini meningkat sebesar Rp 250,66 miliar dari target sebelum proses pembahasan sebesar Rp 3,124 triliun.
©2019 Merdeka.com
"Peningkatan belanja tersebut diarahkan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat mandatory, antara lain dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk program kesehatan dan promosi," tegasnya.
Sedangkan total pembiayaan daerah pada APBD 2020 disepakati sebesar Rp 35,7 miliar. Pembiayaan daerah tersebut meningkat sebesar Rp 10,7 miliar dari dari sebelum proses pembahasan rancangan APBD sebesar Rp 25,00 miliar.
Anas menambahkan, pihaknya berterima kasih kepada DPRD, khususnya Banggar dan komisi-komisi yang telah membahas secara intensif, memberikan koreksi dan saran masukan terhadap dokumen KUA-PPAS 2020.
"Pembahasan berlangsung cepat dan sangat dinamis," pungkasnya.
(mdk/hhw)