Kubu Hary Tanoe kecewa hakim tidak pertimbangkan keterangan saksi

Kuasa hukum Hary Tanoesoedibjo, Munathsir Mustaman, mengaku kecewa dengan putusan majelis hakim menolak gugatan praperadilan kliennya. Menurutnya, hakim tidak mempertimbangkan keterangan ahli dan bukti dalam persidangan.

Kuasa hukum Hary Tanoesoedibjo, Munathsir Mustaman, mengaku kecewa dengan putusan majelis hakim menolak gugatan praperadilan kliennya. Menurutnya, hakim tidak mempertimbangkan keterangan ahli dan bukti dalam persidangan.

"Ya kalau putusan tadi ada beberapa yang tidak sesuai keinginan kita. Kalau kecewa jelas kami bahwa itulah yang terjadi di persidangan nanti kita tunggu salinan putusan dan koordinasi dengan pak HT," kata Munathsir usai menjalani sidang putusan praperadilan Hary Tanoe di PN Jakarta Selatan, Senin, (17/7).

Pihaknya dalam kasus ini mempermasalahkan terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terlambat diberikan kepada terlapor. Munathsir menyayangkan keputusan hakim tunggal Cepi Iskandar tidak mempertimbangkan hal tersebut.

Padahal prosedur itu dianggap melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 di mana polisi wajib menyampaikan SPDP pada terlapor, pelapor, dan pihak terkait selambat-lambatnya 40 hari setelah dikeluarkan Sprindik. "Padahal sudah sangat jelas di putusan MK bahwa SPDP harus diberikan kepada pihak terlapor, pihak terkait maksimal 7 hari," ujarnya.

Selain itu, mereka juga menyayangkan keputusan hakim tidak mempertimbangkan keterangan ahli dalam persidangan dari kubunya. Apalagi menyebut SMS HT kepada Jaksa Yulianto tidak mengandung unsur pidana dan tidak bernada ancaman.

"Kami melihat bahwa ini bermula dari alat bukti, kami melihat SMS ini jadi alat bukti dan kami menganggap alat bukti itu tidak cukup kuat karena SMS ini harus dibuktikan dengan digital forensik ataukah dari nomor lain," ucapnya.

Munathsir juga mengatakan bahwa Bos MNC Group itu sebagai termohon tidak mengetahui proses tersebut. "Keterlambatan SPDP ini mungkin karena Pak Hary Tanoe tidak tahu prosesnya kalau sudah sampai ada SPDP, pak HT menganggap normal-normal saja, tiba-tiba ada SPDP gimana kita mau protes," terangnya.

"Tiba-tiba ternyata sprindiknya mulai 5 Mei dan kita terima SPDP 20 Juni meski tenggat waktunya cukup lama kita telat menerimanya, jadi kami berpikir saat itu yang mungkin kami lakukan ya praperadilan," tambahnya.

Sebelumnya, HT kalah dalam praperadilan dalam kasus ancaman melalui pesan singkat kepada Jaksa Yulianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim bahkan menyatakan bahwa status tersangka disandang HT dianggap sah.

"Menyatakan penetapan tersangka terhadap pemohon Hary Tanoesoedibjo adalah sah," kata hakim tunggal Cepi Iskandar saat membacakan putusan di ruang sidang utama, Oemar Seno Adji.

Hakim juga menolak eksepsi dari kubu HT. Sehingga kasus tersebut bisa dilanjutkan lagi kepolisian. "Dalam eksepsi menolak eksepsi dari pemohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan praperadilan dari pemohon," ujarnya.

Baca juga:
Putusan sidang praperadilan status tersangka HT digelar pekan depan
Saat alumni 212 bela Hary Tanoe karena balas budi
Pengacara sebut Bareskrim tak punya bukti kuat tetapkan HT tersangka
Bela HT, ketua presidium minta maaf tak sejalan dengan alumni 212
Bela Hary Tanoe, Sekretaris Presidium 212 minta maaf ke umat Islam
Praperadilan ditolak, Hary Tanoe sah tersangka kasus SMS ancaman