Lagi, Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Disahkan jadi UU
Jokowi menegaskan komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.
Presiden Joko Widodo mendorong RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal segera dirampungkan. Jokowi meminta agar RUU Perampasan Aset bisa cepat diundangkan dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal segera dimulai pembahasannya dengan DPR.
Jokowi juga pernah mendorong RUU Perampasan Aset segera disahkan pada Oktober 2022. Permintaan Jokowi itu disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD saat menjadi pembicara di sekolah partai PDIP.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi menyampaikan pentingnya UU Perampasan Aset? Jokowi menegaskan, aset yang seharusnya milik negara dan rakyat harus dikembalikan. Para pelaku pun mesti bertanggungjawab akibat perbuatannya yang merugikan negara."Karena kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara. Kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat, yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggungjawab atas kerugian negara yang diakibatkan," pungkasnya.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
"Saya mendorong agar RUU tentang Perampasan Aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal segera dimulai pembahasannya," kata Jokowi saat konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2).
Jokowi menegaskan komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan serta akuntabel.
"Komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel," kata Jokowi.
Pemerintah juga mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, seperti perizinan online single submission serta pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog.
Dalam penindakan kasus korupsi, pemerintah terus melakukan pengejaran dan penyitaan aset obligor BLBI. Sejumlah kasus mega korupsi terus ditindak seperti Asabri dan Jiwasraya.
"Dalam hal penindakan, pemerintah antara lain telah dan akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif. Aparat penegak hukum telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus mega korupsi seperti kasus Asabri dan Jiwasraya. Hal serupa juga akan dilakukan untuk kasus-kasus yang lainnya," tegas Jokowi.
(mdk/ray)