Lakukan aksi protes, AMPP sebut Aceh darurat pendidikan

Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan (AMPP) itu mendirikan posko pengaduan di depan kantor Dinas Pendidikan Aceh.

Mahasiswa Aceh yang tergabung Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan (AMPP), Selasa (24/6) mendirikan posko pengaduan di depan kantor Dinas Pendidikan Aceh. Pendirian posko sebagai bentuk protes oleh elemen masyarakat terhadap terpuruknya pendidikan di Aceh.

Posko yang didirikan oleh aktivis AMPP sekitar pukul 11.30 WIB tadi pagi sempat mengundang perhatian warga yang sedang melintasi jalan T Nyak Arif. Apa lagi saat itu lalu-lintas di kawasan itu sedang padat merayap. Kendati demikian tidak membuat arus lalu-lintas macet.

Koordinator AMPP, Irwan Syamaun mengatakan, Aceh disebut sedang darurat pendidikan mengingat tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) empat tahun terakhir terus terpuruk. Bahkan pada tahun anggaran 2014, hasil UN paling terendah di Indonesia di tengah-tengah dana pendidikan yang banyak dikucurkan untuk Dinas Pendidikan Aceh.

"Ini sangat memalukan dunia pendidikan di Aceh, jadi kami mendirikan posko ini bentuk protes terhadap itu dan meminta kepada Pemerintah Aceh untuk mencopot Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang sudah gagal menyelamatkan pendidikan Aceh," kata Irwan Syamaun.

Terpuruknya dunia pendidikan di Aceh, kata Irwan Syamaun, tidak terlepas dari konsep pembangunan pendidikan yang tidak fokus dan terarah. Justru Dinas Pendidikan di Aceh malah disibukkan dengan pembangunan infrastruktur fisik, bukan disibukkan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia peserta didik di Aceh.

"Harusnya tenaga pengajar itu harus terus dilakukan pembinaan dan diberikan peningkatan kapasitas," imbuhnya.

Oleh karena itu, AMPP melalui pendirian posko Aceh Darurat Pendidikan mendesak Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi setiap program pendidikan yang sudah atau yang akan diimplementasikan nantinya.

Selain itu, AMPP juga meminta kepada Pemerintah Aceh agar memastikan sebaran guru di daerah-daerah terpencil. Menurut Irwan, selama ini sebaran guru lebih banyak berada di perkotaan, sedangkan di pelosok desa kerap terjadi kekurangan guru seperti di Pulau Aceh yang hanya membutuhkan 2 jam perjalanan laut dari Banda Aceh.

"Banyaknya kegagalan siswa lulus UN di Aceh tidak terlepas karut-marutnya pengelolaan dunia pendidikan di Aceh," tutupnya.