Lima Kepala Daerah Penyangga DKI Jakarta Sepakat PSBB Diperpanjang
Dia mengatakan, surat perpanjangan PSBB kepada Kementerian Kesehatan telah dikirimkan ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurutnya, lima kepala daerah berharap penerapan PSBB kembali bersamaan serta sinkron dengan di DKI Jakarta yang sampai 22 Mei mendatang.
Lima kepala daerah penyangga DKI Jakarta sepakat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diperpanjang minimal dua peka ke depan. Perpanjangan ini menyusul kebijakan yang lebih dulu diterapkan di DKI Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan.
"Iya, kita sepakat, untuk dilanjutkan," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi pada Senin (27/4).
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
-
Bagaimana cara mengajukan keringanan PBB di Jakarta? Proses pengajuan keringanan PBB cukup mudah, antara lain:1. Akses laman pajakonline.jakarta.go.id: Semua proses pengajuan dilakukan secara online melalui laman ini.2. Siapkan dokumen persyaratan: Siapkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan kategori Anda, seperti KTP, NPWP, laporan keuangan, atau surat keterangan dari instansi terkait. 3. Ajukan permohonan: Isi formulir permohonan secara lengkap dan benar, lalu unggah dokumen yang diperlukan.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
Dia mengatakan, surat perpanjangan PSBB kepada Kementerian Kesehatan telah dikirimkan ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurutnya, lima kepala daerah berharap penerapan PSBB kembali bersamaan serta sinkron dengan di DKI Jakarta yang sampai 22 Mei mendatang.
"Kalau DKI akhirnya bulan segini, ya harusnya kita juga bulan segini," ujarnya.
Selain itu, kesempatan lain adalah soal penghentian KRL Commuter Line. Usulan ini kembali digaungkan walaupun di usulan pada saat PSBB pertama ditolak oleh Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Ada pembatasan commuter line (KRL), ada pembatasan atau kalau tidak berhenti selama 14 hari ke depan," ungkap Rahmat.
Selama PSBB, dia menerangkan, pemerintah daerah juga meminta ada kewenangan dalam melakukan pengawasan hingga pengaturan.
"Supaya tidak terjadi overlaping, kami meminta untuk diberikan kewenangan mengawasi, mengatur dan sebagainya," tutupnya.
Baca juga:
Langgar Aturan PSBB, 76 Perusahaan di DKI Disegel
Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19: PSBB di Beberapa Daerah Belum Maksimal
Kapolda Metro Sebut Angka Kejahatan Naik 10% Sejak Diterapkan PSBB
Tactical Floor Game, Cara Polda Jatim Cek Kesiapan Penerapan PSBB
KRL Tetap Beroperasi Normal Saat PSBB, Tiga Daerah ini Layangkan Protes
Cegah Penyebaran Covid-19, Kemendag Minta Masyarakat Memanfaatkan Belanja Online