MA Serahkan Penyusunan RUKHP di DPR, Harap Lahir UU Pidana yang Tepat
Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada DPR. Sebab hal itu merupakan kewenangan pemerintah dan anggota dewan sebagai penyusun undang-undang.
Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada DPR. Sebab hal itu merupakan kewenangan pemerintah dan anggota dewan sebagai penyusun undang-undang.
"Kami ini sebagai usernya, penggunanya. Kita semua menunggu saja, mudah-mudahan bisa lahir rancangan undang-undang hukum pidana secara tepat," kata Hatta di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2019).
-
Kapan Mahkamah Agung memutuskan kasasi kasus TPPU Irfan Suryanagara? Kasasi kasus atas dua terdakwa yakni Irfan Suryanagara dan Endang Kusumawaty, kata Arif, diputus tanggal 14 Juni 2023.
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Siapa yang memberikan jawaban lucu tentang kepanjangan KUHP dalam kelas Fakultas Hukum? Pertanyaan itu pun dijawab oleh Arif, seorang mahasiswa yang tidak terlalu pintar, tetapi suka bergurau. Arif: "Kasih Uang Habis Perkara."
-
Siapa saja yang terlibat dalam rapat pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Bagaimana proses pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
-
Apa isi penting dari revisi UU Kementerian Negara? Salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden nantinya bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.
Selain itu, dia juga enggan berkomentar mengenai spekulasi adanya gugatan bila RKUHP telah disahkan oleh anggota DPR.
"Tidak usah berpikir terlalu jauh, kita tunggu saja bagaimana hasil revisinya," jelasnya.
Sebelumnya, DPR telah menyetujui bersama pemerintah untuk mengesahkan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKHUP). Pembahasan antara Pantia Kerja (Panja) DPR dengan pemerintah, telah selesai.
"Panja DPR berhasil menyelesaikan pembahasan RKUHP untuk menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial. Dengan demikian, sebuah misi bangsa Indonesia untuk misi dekolonialisasi hukum pidana nasional sudah hampir selesai," ujar anggota Komisi III Taufiqulhadi kepada wartawan, Senin (16/9).
Menurut anggota fraksi Nasdem itu, Panja telah menyelesaikan tugasnya kemarin malam. DPR dan pemerintah melakukan pembahasan di Hotel Fairmont, Jakarta, pada 14-15 September. Kata Taufiqulhadi, pasal tumpang tindih atau multitafsir.
Sementara itu, Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi menolak Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disahkan.
"RKUHP masih mengandung banyak masalah, baik secara substansi maupun proses pembahasan," ujar Koordinator Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi Astried Permata membacakan pernyataan sikap di aksi demo, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (16/9).
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Pasal-Pasal Kontroversi di RKUHP yang Jadi Sorotan publik
Demo di DPR, Masyarakat Sipil Minta Pembahasan RKUHP Dihentikan
Mahasiswa Tolak Berbagai RUU yang Akan Dibahas DPR
Setelah Pelantikan DPR, Presiden Jokowi Rencanakan Revisi 74 Undang-Undang
Gelar Rapat di Hotel, DPR Bantah Sepakati RUU KUHP Diam-diam
RKUHP Disepakati, Anak Bisa Laporkan Orang Tuanya yang Berzina