Mahfud MD: Kasus Al-Zaytun Sebentar lagi Bakal Ada Tersangka
Mahfud menyampaikan, dalam penyelesaian polemik pondok pesantren Al-Zaytun, pemerintah akan mengambil tiga langkah.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menerima Menko Polhukam Mahfud MD dan Panglima TNI Yudo Margono di Istana Wapres, Jakarta. Mereka membahas sikap pemerintah terkait dengan polemik pondok pesantren Al-Zaytun dan progres pembebasan Pilot Susi Air yang disandera KKB.
"Koordinasi teknis dan laporan tentang perkembangan di lapangan ada dua hal. Panglima [TNI] tadi menjelaskan tentang operasi pembebasan sandera, kegiatan pembebasan sandera, kemudian saya soal Al-Zaytun," tutur Mahfud usai pertemuan di Istana Wapres, Selasa (4/7).
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Apa pesan Mahfud MD kepada Pangdam, Bupati, dan Wali Kota? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
-
Apa yang dilakukan Mahfud Md selama menjadi Menko Polhukam? Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ada sejumlah gebrakan yang pernah dilakukan oleh Mahfud Md. Salah satunya, Menko Polhukam Mahfud Md membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Intan Jaya, Papua yang menewaskan empat orang, yakni warga sipil dan pendeta serta dua anggota TNI.
-
Siapa yang akan segera mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam? Cawapres Mahfud Md akan segera mengajukan pengunduran diri sebagai Menko Polhukam ke Presiden Jokowi.
-
Siapa yang membantah pernyataan Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Apa alasan Mahfud Md memutuskan untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam? Hari ini saya sudah membawa surat untuk presiden, untuk disampaikan ke presiden langsung tentang masa depan politik saya, yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu langsung saya sampaikan surat ini," kata Mahfud dalam pernyataannya di Lampung, Rabu.
Mahfud menyampaikan, dalam penyelesaian polemik pondok pesantren Al-Zaytun, pemerintah akan mengambil tiga langkah. Pertama, adalah langkah hukum terhadap pimpinan pondok pesantren, Panji Gumilang.
"Langkah pertama dakwaan kepada perseorangan yang telah melakukan tindak pidana. Dengan sekian banyak laporan dan sekarang sudah mulai masuk ke penyidikan, sudah gelar perkara, sudah diumumkan penyidikan, tinggal beberapa waktu ke depan penersangkaan," papar Mahfud.
Sementara dari sisi institusi, Mahfud memaparkan bahwa seluruh operasional dan kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren Al-Zaytun akan berada di bawah pengawasan Kementerian Agama.
"Terhadap institusinya, sementara ini kita berpendapat itu supaya diselamatkan sebagai lembaga pendidikan dan dibina untuk menjadi lembaga pendidikan yang sesuai dengan visi dan misinya yang tertulis. Tidak boleh ada kegiatan terselubung dan penyisipan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan," tutur Mahfud.
Ketiga, Mahfud mengungkapkan, bahwa akan dilakukan upaya penertiban sosial atas dampak yang ditimbulkan dari polemik pondok pesantren Al-Zaytun di masyarakat. Hal Itu dikoordinasikan oleh gubernur bersama aparat vertikal setempat.
"Mungkin di situ ada Polda sudah pasti, lalu ada Kabinda sudah pasti, lalu TNI lapisan berikutnya sudah pasti. Nah itu yang keputusan pemerintah tentang Al-Zaytun. Tidak usah dibesar-besarkan karena sebenarnya biangnya kan di orang yang bernama Panji Gumilang itu. Ini sudah ditangani. Untuk lembaganya, kita lihat perkembangannya," pungkas Mahfud.
Pada kesempatan sama, Panglima TNI Yudo Margono juga menyampaikan terkait laporannya kepada Wapres tentang progres pembebasan sandera Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, di Papua Pegunungan. Ia menerangkan, bahwa saat ini proses negosiasi pembebasan sedang ditangani oleh Penjabat (Pj.) Bupati Nduga, Edison Gwijangge.
"Kita sudah percayakan kepada Pj. Bupati Nduga untuk melaksanakan negosiasi," tegas Yudo.
Yudo menegaskan, keselamatan Pilot Susi Air maupun masyarakat sekitar tetap menjadi prioritas. Sehingga negosiasi yang damai tetap akan dikedepankan.
"Sehingga kita masih menunggu, kita percayakan Pj. Bupati Nduga untuk melaksanakan negosiasi. Kita tetap mengutamakan keselamatan pilot maupun masyarakat di sekitar situ, jangan sampai menjadi korban, sehingga kita tetap ajukan negosiasi yang damai," tutupnya.