Mahfud MD: Pemerintah sudah Laksanakan Rekomendasi Komnas HAM Terkait Desa Wadas
Mahfud menegaskan, pemerintah dari awal memang sudah meminta Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait adanya dugaan tindakan berlebihan oleh aparat saat di Desa Wadas saat melakukan pengukuran tanah untuk pembangunan bendungan melalui penambangan batu andesit.
Menko Polhukam Mahfud Md memasikan pemerintah sudah mulai melaksanakan rekomendasi Komnas HAM terkait investigasi yang dilakukan di Desa Wadas saat insiden 8 Februari lalu. Mahfud menjamin, pemerintah akan melakukan pemeriksaan dan penertiban ke dalam internal pihak terkait yang melanggar batas kewenangan di lapangan.
"Kepada petugas yang melanggar SOP Insyaallah, itu akan dilakukan (penindakan) setelah jelas subyek, obyek, dan peristiwanya," kata Mahfud seperti dikutip dari Instagram pribadinya @mohmahfudmd, Jumat (25/2/2022).
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Apa yang dilakukan Mahfud Md selama menjadi Menko Polhukam? Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ada sejumlah gebrakan yang pernah dilakukan oleh Mahfud Md. Salah satunya, Menko Polhukam Mahfud Md membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Intan Jaya, Papua yang menewaskan empat orang, yakni warga sipil dan pendeta serta dua anggota TNI.
-
Apa pesan Mahfud MD kepada Pangdam, Bupati, dan Wali Kota? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
-
Apa alasan Mahfud Md memutuskan untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam? Hari ini saya sudah membawa surat untuk presiden, untuk disampaikan ke presiden langsung tentang masa depan politik saya, yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu langsung saya sampaikan surat ini," kata Mahfud dalam pernyataannya di Lampung, Rabu.
-
Siapa yang membantah pernyataan Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Siapa yang mengonfirmasi soal kabar pengunduran diri Mahfud MD? Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengaku belum mendapatkan informasi resmi terkait hal tersebut. Namun, dia mengaku mendengar kabar burung soal pengunduran diri Mahfud MD.
Mahfud menjelaskan, saat ini pemerintah belum menerima laporan resmi dan lengkap dari Komnas HAM. Menurut dia, pemerintah baru mendapat siaran pers saja.
"Siapa korbannya? seberapa serius cederanya? jam berapa dan di sektor mana terjadinya? sehingga bisa dicari aparat yang bertugas di sana saat itu," tegas Mahfud.
Mahfud menegaskan, pemerintah dari awal memang sudah meminta Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait adanya dugaan tindakan berlebihan oleh aparat saat di Desa Wadas saat melakukan pengukuran tanah untuk pembangunan bendungan melalui penambangan batu andesit. Melalui rekomendasi terkait, Mahfud berterimakasih kepada Komnas HAM dan berjanji melakukan tindaklanjut.
"Kita percaya pada Komnas HAM. Sejak awal kami menduga hampir pasti seperti itu. Makanya, rekomendasinya supaya dilakukan penertiban dan pemeriksaan ke dalam, pasti kita tindaklanjuti," Mahfud menandasi.
Baca juga:
Temuan Komnas HAM Soal Insiden Wadas: Polri Bertindak Berlebihan & Gunakan Kekerasan
Tidak Ada Transparansi, Begini Curhat Tokoh Masyarakat Wadas Kepada Wagub Jateng
Pemerintah Diminta Ambil Kebijakan Terkait Penambangan Andesit di Wadas
Kapolri Ingatkan Anak Buah: Polisi Harus Jadi Problem Solver Konflik Sosial
Warga Desa Wadas Kukuh Tolak Rencana Penambangan Batu Andesit
VIDEO: Motif Pelaku Bom Molotov di Pospol Jatiwarna Bekasi